Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan sejumlah upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan program bedah rumah.
Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan dalam program bedah rumah, bangunan yang akan dibedah seluas 4x5 meter. Perbaikan rumah masyarakat yang akan dibedah nantinya meliputi atap, lantai dan dinding.
"Bapak dan Ibu kita akan bantu memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni seluas 4x5 meter dengan syarat rumah tersebut adalah rumah mereka (sertifikat hak milik)," kata Fatoni, Sabtu, 3 Februari 2024.
Ia mengatakan program ini tidak mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, ataupun PT Angkasa Pura untuk memilih data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ia menyebut jika ada rumah yang memang layak diperbaiki, dapat direkomendasikan untuk dibenahi.
"Launching peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada tanggal 20 Febuari 2024 dengan harapan pada tanggal 15 Mei 2024 proses perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni) sudah selesai," ungkapnya.
Ia memaparkan data per 31 Januari 2024 terkait RTLH ada 11 kelurahan dan penambahan data dari Baznas Sumsel sebanyak 24 unit. Lalu, PT. SMF sebanyak 10 unit, BSI 60 unit, PT. BTN 10 unit, PT.PLN 5 unit Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel 3 unit.
"Bank Sumsel 5 unit rumah, Jamkrida 3 unit rumah dan 2 unit rumah di bangun PT SEG, 1 unit rumah PT Bina Marga. Nanti ini akan kita follow kembali," ucap dia.
Sebelum diperbaiki, ada beberapa kriteria yang dicek, khususnya, surat kepemilikan. Disiapkan juga surat ketentuan persetujuan untuk masyarakat terkait perbaikan rumah.
Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) melakukan sejumlah upaya mengatasi
kemiskinan ekstrem. Salah satu cara yang ditempuh yaitu dengan program bedah rumah.
Penjabat Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengatakan dalam program bedah rumah, bangunan yang akan dibedah seluas 4x5 meter. Perbaikan rumah masyarakat yang akan dibedah nantinya meliputi atap, lantai dan dinding.
"Bapak dan Ibu kita akan bantu memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni seluas 4x5 meter dengan syarat rumah tersebut adalah rumah mereka (sertifikat hak milik)," kata Fatoni, Sabtu, 3 Februari 2024.
Ia mengatakan program ini tidak mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, ataupun PT Angkasa Pura untuk memilih data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Ia menyebut jika ada
rumah yang memang layak diperbaiki, dapat direkomendasikan untuk dibenahi.
"
Launching peletakan batu pertama akan dilaksanakan pada tanggal 20 Febuari 2024 dengan harapan pada tanggal 15 Mei 2024 proses perbaikan RTLH (rumah tidak layak huni) sudah selesai," ungkapnya.
Ia memaparkan data per 31 Januari 2024 terkait RTLH ada 11 kelurahan dan penambahan data dari Baznas Sumsel sebanyak 24 unit. Lalu, PT. SMF sebanyak 10 unit, BSI 60 unit, PT. BTN 10 unit, PT.PLN 5 unit Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel 3 unit.
"Bank Sumsel 5 unit rumah, Jamkrida 3 unit rumah dan 2 unit rumah di bangun PT SEG, 1 unit rumah PT Bina Marga. Nanti ini akan kita follow kembali," ucap dia.
Sebelum diperbaiki, ada beberapa kriteria yang dicek, khususnya, surat kepemilikan. Disiapkan juga surat ketentuan persetujuan untuk masyarakat terkait perbaikan rumah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
