Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengantisipasi dampak parah kemarau 2024, dengan mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan ke pemerintah setempat.
"Pengajuan siaga darurat kekeringan sudah dilakukan Jumat (26 Juli). Ini butuh proses hingga maksimal 7 hari yang diterbitkan SK gubernur," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Edhy Hartana pada Senin, 29 Juli 2024.
Edhy menjelaskan situasi dampak kemarau di DIY sudah menunjukkan indikasi kendati belum terjadi di setiap kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Gunungkidul yang menyiapkan 1.000 tangki air bersih, pendistribusiannya belum mencapai 50 persen. Kabupaten Sleman menyiapkan 165 tangki air bersih, namun masih mampu mengatasi mandiri dampak kemarau.
"Kabupaten Kulon Progo baru beberapa tangki, belum banyak ada permintaan bantuan (air bersih). Untuk Kabupaten Bantul, di (Kecamatan) Dlingo minta bantuan droping air karena mesin yang disalurkan ke masyarakat rusak dan bisa ditangani," katanya.
Edhy menyebut status siaga darurat kekeringan itu sebagai langkah antisipasi perkembangan dampak kekeringan. Penetapan status itu bakal digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
"BMKG memperkirakan kekeringan Juli, Agustus, hingga September awal. Yang dikhawatirkan sebulan (ke depan) lebih tidak hujan. Kalau dibutuhkan menangani itu, kita sudah ada SK, akan dibikin modifikasi cuaca. Kalau modifikasi kurang, bisa mengajukan (permintaan bantuan) ke DIY, lanjut ke pusat," ujarnya.
Ia berharap masyarakat juga bisa berkontribusi dalam perkembangan kondisi kemarau saat ini. Selain menghemat air, masyarakat diminta secara mandiri membuat sumur bor.
"Kami mengimbau masyarakat berhematlah menggunakan air, artinya memanfaatkan air setelah dipakai bisa disalurkan ke tanaman. Jangan terbuang-buang. Masyarakat berusaha mandiri membuat sumur bor," ucap dia.
Yogyakarta: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengantisipasi dampak parah kemarau 2024, dengan mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan ke
pemerintah setempat.
"Pengajuan siaga darurat kekeringan sudah dilakukan Jumat (26 Juli). Ini butuh proses hingga maksimal 7 hari yang diterbitkan SK gubernur," kata Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD DIY Edhy Hartana pada Senin, 29 Juli 2024.
Edhy menjelaskan situasi dampak kemarau di DIY sudah menunjukkan indikasi kendati belum terjadi di setiap kabupaten/kota. BPBD Kabupaten Gunungkidul yang menyiapkan 1.000 tangki air bersih, pendistribusiannya belum mencapai 50 persen. Kabupaten Sleman menyiapkan 165 tangki air bersih, namun masih mampu mengatasi mandiri dampak kemarau.
"Kabupaten Kulon Progo baru beberapa tangki, belum banyak ada permintaan bantuan (air bersih). Untuk Kabupaten Bantul, di (Kecamatan) Dlingo minta bantuan droping air karena mesin yang disalurkan ke masyarakat rusak dan bisa ditangani," katanya.
Edhy menyebut status siaga darurat kekeringan itu sebagai langkah antisipasi perkembangan dampak kekeringan. Penetapan status itu bakal digunakan untuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
"BMKG memperkirakan kekeringan Juli, Agustus, hingga September awal. Yang dikhawatirkan sebulan (ke depan) lebih tidak hujan. Kalau dibutuhkan menangani itu, kita sudah ada SK, akan dibikin modifikasi cuaca. Kalau modifikasi kurang, bisa mengajukan (permintaan bantuan) ke DIY, lanjut ke pusat," ujarnya.
Ia berharap masyarakat juga bisa berkontribusi dalam perkembangan kondisi kemarau saat ini. Selain menghemat air,
masyarakat diminta secara mandiri membuat sumur bor.
"Kami mengimbau masyarakat berhematlah menggunakan air, artinya memanfaatkan air setelah dipakai bisa disalurkan ke tanaman. Jangan terbuang-buang. Masyarakat berusaha mandiri membuat sumur bor," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
