Kebijakan Maritim Era Jokowi Dinilai Rugikan Masyarakat Nelayan

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir mandek karena pemerintah dinilai tak serius. Semua potensi maritim belum dijabarkan dan dimanfaatkan dengan baik melalui program oleh Kementerian Negara/Lembaga terkait. "Malah berbagai macam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan tidak berjalan, dan justru menimbulkan polemik atau penolakan dari rakyat," ungkap Ono di Jakarta, Rabu, 28 November 2023.  Ono melanjutkan, kebijakan-kebijakan sektor kelautan banyak merugikan masyarakat nelayan.  Mulai dari pelarangan cantrang, pelarangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan, sampai masalah perizinan kapal yang sampai saat ini masih menyisakan bekas, semua menimbulkan polemik atau penolakan di masyarakat.    Selain itu, program penangkapan ikan terukur pun masih mendapatkan penolakan dari para nelayan. Pemerintah katanya saat ini dinilai hanya fokus pembangunan di darat. Padahal, salah satu visi Presiden adalah menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Sebelumnya, kritikan juga datang dari koleganya sesama partai Ganjar Pranowo. Capres 2024 itu  menyebutkan, mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, lantaran tak ada niat serius dari pemerintah. Ia menilai pemerintah hanya fokus membangun di darat, bukan perairan. "Maritim 10 tahun enggak berubah, ya enggak niat. Mau pakai alasan apalagi? Masih land based, continental based," kata Ganjar. Dia mencontohkan, bagaimana pembangunan puskesmas hanya fokus di darat dan abaikan pembangunan puskesmas terapung. "Kenapa kemudian fasilitas kesehatannya bangun puskesmas? Kenapa tidak puskesmas terapung? Kenapa membuat jalan tapi tidak membuat sistem transportasi laut?" kata dia.