Gaji PNS Naik, Belanja Pegawai Pemerintah Tembus Rp223,81 Triliun. Foto: Antara/Risyal Hidayat
Gaji PNS Naik, Belanja Pegawai Pemerintah Tembus Rp223,81 Triliun. Foto: Antara/Risyal Hidayat

113 Perusahaan di Jatim Ajukan Penangguhan UMK 2020

Nasional upah ump
Amaluddin • 13 Januari 2020 19:53
Surabaya: Sebanyak 113 perusahaan di Jawa Timur mengajukan penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 2020 ke Pemprov Jatim. Penangguhan dilakukan lantaran perusahaan tersebut tidak mampu bayar gaji buruh sesuai UMK 2020.
 
"Alasan perusahaan mengajukan penangguhan karena mereka mayoritas tak mampu memberi gaji sesuai aturan," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, Himawan Estu Bagijo, di Surabaya, Senin, 13 Januari 2020.
 
UMK tahun 2020 tertinggi ada di ring satu Jatim sebesar Rp4,2 juta, meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan. Sedangkan UMK terendah sebesar Rp1,91 juta ada di sembilan daerah, yakni Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dari 113 perusahaan tersebut, 24 perusahaan berasal dari Surabaya, 24 perusahaan dari Sidoarjo, sembilan perusahaan dari Gresik, 29 perusahaan dari Pasuruan dan tujuh perusahaan dari Mojokerto. Sisanya dari sejumlah perusahaan yang tersebar di sejumlah daerah di Jatim," kata Himawan.
 
Setelah mengajukan penangguhan UMK, kata Himawan, maka Dewan Pengupahan Jatim akan mengaudit perusahaan untuk memastikan ketidaksanggupannya. Dewan pengupahan terdiri unsur pekerja, Apindo dan Disnakertrans Jatim.
 
"Pemerintah akan memperbolehkan penangguhan, jika itu menyangkut keberlangsungan dari perusahaan dan juga kesepakatan dengan para pekerja," ujarnya.
 
Menurut Himawan, 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan gaji karyawannya, tidak sesuai UMK 2020 ini hanya 5 persen dari seluruh industri di Jatim. Himawan mengatakan tim verifikasi akan mengantongi hasil audit maksimal tanggal 16 Januari. Sebab pada 17 Januari tim juga harus melaporkan dan merapatkan finalisasi hasil verifikasi di lapangan bersama Pemprov Jatim.
 
"Mayoritas perusahaan yang mengajukan penangguhan adalah perusahaan alas kaki. Ini karena memang industri alas kaki sedang lesu," kata Himawan.
 
Terpisah, Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jatim, Winyoto Gunawan, mengatakan pengusaha alas kaki di Jatim berharap Pemprov Jatim memberikan insetif bagi industri pendukung alas kaki. Ini guna menggenjot pasar ekspor sekaligus meningkatkan daya saing.
 
"Ada 50 perusahaan alas kaki skala menengah dengan tenaga kerja 100.000 di Jatim. Kami berharap pemerintah dan dinas membantu memajukan industri alas kaki. Misalnya mempermudah izin agar menarik investor bahan baku, atau kemudahan izin saat melakukan relokasi dari ring 1 yang UMK nya tinggi ke ring 2," kata Wiyoto.
 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif