ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

Pemkot Bogor Inginkan Terobosan Baru Atasi Blangko KTP-el

Nasional e-ktp
Rizky Dewantara • 28 Oktober 2019 22:33
Bogor:Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menginginkan terobosan baru dari Pemerintah Pusat soal pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) agar dapat dikelola oleh daerah.
 
Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto meny=gatakan KTP-el sampai sekarang masih menjadi persoalan di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi dengan dibatasinya pengiriman blangko KTP-el 500 keping perbulan pada kota dan kabupaten oleh Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 
"Saya ingin ada terobosan untuk penanganan blangko KTP-el. Artinya jika kewenangan pengadaan blangko KTP-el diserahkan ke daerah kami sangat bersedia," ungkap Bima saat ditemui di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Senin, 28 Oktober 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bima mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) pengadaan blangko KTP-el memang harus dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya akan mendorong pemerintah pusat untuk merevisi UU Adminduk.
 
Ia juga menambahkan, Pemkot Bogor berani mengadakan blangko KTP-el ke daerah masing-masing jika ada landasan yang membolehkan hal itu.
 
"Kita akan anggarkan jika pemerintah pusat tidak sanggup menyalurkan blangko KTP-el untuk daerah-daerah. Meski konsekuensi ada pada APBD kita juga, tapi harus ada landasan aturannya seperti apa," jelas Bima.
 
Orang nomor satu di Kota Bogor itu mengaku, masalah KTP-el tidak bisa menunggu, warga sangat butuh memiliki bentuk fisik KTP-el untuk segala keperluan. Seperti buka rekening di bank, mengurus jaminan kesehatan dan lain-lain.
 
"Saya harap pemerintah pusat memberi kewenangan dan keleluasaan bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk memecahkan persoalan ini," tegasnya.
 
Bima kembali berharap, kepada Mendagri yang baru agar punya atensi khusus terkait blangko KTP-el. Karena ini menjadi persoalan di seluruh pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia.
 
"Intinya pemerintah daerah bisa melayani warganya dengan cepat dan tidak ada keluhan lagi terkait pembuatan KTP-el," pungkas Bima.

 

(ALB)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif