Jayapura: Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Laus Rumayom, menyarankan Pemerintan Provinsi Papua untuk memperkuat kabupaten-kabupaten di Papua ketimbang memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi beberapa provinsi. Pemekaran DOB tidak menjamin kemajuan pembangunan di Papua.
"Ada beberapa kabupaten yang usianya masih muda, misalnya Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan dan beberap kabupaten yang baru terbentuk 10 hingga 15 tahun lalu justru tidak terurus dengan baik," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, kepada Medcom.id, di Jayapura, Papua, Minggu, 10 November 2019.
Dia meminta pemerintah untuk mengkaji DOB sebagai pertimbangan termasuk dalam segi penganggaran. Yakni apakah ada anggaran dari keuangan Negara yang memadai atau tidak.
"Ada beberapa daerah yang mengalami defisit APBD, dan tidak mampu mengelolah daerahnya secara maksimal. Ini satu pertimbangan yang perlu diperhatikan, terutama oleh Menteri Keuangan," ujarnya.
Laus mengaku melihat pemekaran sebagai sebuah tren politik. Lantaran polemik pemekaran tiba-tiba muncul, setelah ramai isu rasis.
Dia menerangkan sebelum pemekaran DOB, terlebih dahulu ada musyawarah untuk mendengar pendapat dari masyarakat untuk mengetahui pemekaran DOB merupakan aspirasi dari keinginan akar rumput atau tidak.
"Dengan musyawarah maka akan lebih mudah memetakan mana wilayah yang paling siap untuk dilakukan pemekaran DOB, termasuk juga dengan Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Papua, jika memang menjamin percepatan pembangunan," jelasnya.
Dia mengingatkan pemerintah tidak memunculkan masalah baru dengan adanya pemekaran DOB. Dia khawatir wilayah terdampak pemekaran tidak terurus.
"Itu jangan sampai terjadi," tandasnya.
Jayapura: Akademisi dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Laus Rumayom, menyarankan Pemerintan Provinsi Papua untuk memperkuat kabupaten-kabupaten di Papua ketimbang memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi beberapa provinsi. Pemekaran DOB tidak menjamin kemajuan pembangunan di Papua.
"Ada beberapa kabupaten yang usianya masih muda, misalnya Kabupaten Nduga, Intan Jaya dan dan beberap kabupaten yang baru terbentuk 10 hingga 15 tahun lalu justru tidak terurus dengan baik," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu, kepada
Medcom.id, di Jayapura, Papua, Minggu, 10 November 2019.
Dia meminta pemerintah untuk mengkaji DOB sebagai pertimbangan termasuk dalam segi penganggaran. Yakni apakah ada anggaran dari keuangan Negara yang memadai atau tidak.
"Ada beberapa daerah yang mengalami defisit APBD, dan tidak mampu mengelolah daerahnya secara maksimal. Ini satu pertimbangan yang perlu diperhatikan, terutama oleh Menteri Keuangan," ujarnya.
Laus mengaku melihat pemekaran sebagai sebuah tren politik. Lantaran polemik pemekaran tiba-tiba muncul, setelah ramai isu rasis.
Dia menerangkan sebelum pemekaran DOB, terlebih dahulu ada musyawarah untuk mendengar pendapat dari masyarakat untuk mengetahui pemekaran DOB merupakan aspirasi dari keinginan akar rumput atau tidak.
"Dengan musyawarah maka akan lebih mudah memetakan mana wilayah yang paling siap untuk dilakukan pemekaran DOB, termasuk juga dengan Inpres nomor 9 tahun 2017 tentang percepatan pembangunan Papua, jika memang menjamin percepatan pembangunan," jelasnya.
Dia mengingatkan pemerintah tidak memunculkan masalah baru dengan adanya pemekaran DOB. Dia khawatir wilayah terdampak pemekaran tidak terurus.
"Itu jangan sampai terjadi," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
