PSI Sebut Metodologi Publikasi OCCRP Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan

Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam daftar pemimpin korup di dunia tidak dapat dipertanggungjawabkan. Publikasi ini mencerminkan kelompok-kelompok suara barisan sakit hati. "Itu suara barisan sakit hati, mereka yang belum bisa move on dari kekalahan di Pilpres. Ada jejak digital bahwa OCCRP membuka ke publik untuk menominasikan Corrupt Person of The Year sampai 5 Desember lalu. Jadi ada polling. Nah, barisan sakit hati itu yang memobilisasi suara," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulis, Selasa 31 Desember 2924. Jadi, lanjut Andy, secara metodologis, publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Ini jelas berbeda dengan survei ilmiah dengan pengambilan sampelnya yang sangat cermat untuk menghindari bias," lanjut mantan jurnalis ini. Andy menegaskan Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Karena itu, rilisan OCCRP tidak berdasar sama sekali. Terakhir, PSI meminta OCCRP mencermati tingkat kepercayaan rakyat yang sangat tinggi ke Jokowi sampai akhir masa jabatan. "Kalau Pak Jokowi korupsi, rakyat pasti tahu dan tingkat kepercayaan anjlok. Rakyat melihat dari dekat kerja Pak Jokowi, tidak ada korupsi," pungkas Andy.