Menteri LHK Minta Anggota G20 Lebih Berani Atasi Dampak Krisis Iklim

Yogyakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakkar, menyebut acara internasional G20 yang dipusatkan di Yogyakarta menjadi momentum penting dalam merespon krisis iklim. Siti mengatakan negara-negara anggota G20 perlu melakukan tindakan nyata dan kolektif menyikapi tiga isu krusial, yakni krisis iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan kelebihan populasi manusia. "Adopsi Pakta Iklim Glasgow dan keputusan lainnya selama Pertemuan Konferensi Para Pihak (COP-26) ke-26 UNFCCC tahun 2021 lalu, menekankan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan upaya pengurangan emisi secara kolektif melalui aksi percepatan dan implementasi langkah-langkah mitigasi domestik, serta peran penting untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan alam dan ekosistem dampak krisis iklim," kata Siti dalam keterangan pers, Rabu, 23 Maret 2022. Baca: G20 di Yogyakarta Fokus Bahas Isu Lingkungan dan Perubahan Iklim Siti menilai tiga isu tersebut saling berkaitan. Isu menjadi pembahasan dalam forum Planery G20 Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (1st EDM-CSWG) di Yogyakarta sejak Selasa, 22 Maret 2022.   Menurut Siti Presidensi G20 di Indonesia bertujuan mendesak proses dan perkembangan global merespon secara nyata isu-isu penting itu. Respon nyata itu dilakukan dengan mempertimbangkan warisan dan pekerjaan dari Presidensi G20 sebelumnya pada Pertemuan Deputi Lingkungan dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Iklim (EDM CSWG). Sebagaimana bahasan Peresidensi G20 sebelumnya, di antaranya mengenai pemulihan ekonomi berkelanjutan; peningkatan perlindungan lingkungan akibat dampak perubahan iklim; serta meningkatkan mobilisasi sumber daya untuk mendukung tujuan perlindungan lingkungan dan iklim. "Indonesia menjadi pemrakarsa 'Indonesia FoLU Net-Sink 2030' yang terdiri dari strategi dan pendekatan tentang tingkat penyerapan sektor FoLU (forest and other land uses) atau pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan di Indonesia akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi," jelas Siti. Menurut Siti setelah tahun 2030 sektor FoLU ditargetkan bisa lebih menyerap Gas Rumah Kaca (GRK). Apabila dikombinasikan dengan kegiatan pengurangan emisi GRK dari sektor lain dinilai akan bisa mencapai emisi karbon netral/net-nol pada tahun 2060 atau lebih cepat. "Untuk mencapai target jangka menengah dan panjang dalam pengurangan emisi tersebut, ekosistem unik memainkan peran penting, termasuk di dalamnya ekosistem lahan gambut dan mangrove," ungkapnya.