Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta seluruh Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi di Tangsel tidak mengangkut pemudik. Hal itu sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo melarang warga untuk mudik.
"Kita sudah sosialisasi sejak PSBB kemarin, kita minta PO-PO bus, tidak mengangkut mudik," jelas Wakil Wali Kota Tangsel, Banyamin Davnie, Selasa 21 April 2020.
Dia menegaskan, akan memberikan sanksi keras PO Bus yang nekat mengangkut mudik. Namun, untuk perjalanan biasa masih diizinkan tetap mengangkut penumpang.
"Kita tegas, nanti berdasarkan masukan dari Dinas Perhubungan seperti apa, jika ada yang kedapatan membandel kita sanksi sesuai aturan. Tapi kalau trip-trip harian ya silahkan," jelas dia.
Sementara itu, Pemkot Tangsel, juga telah meminta para RT dan RW sebagai tim Gugus Tugas paling dekat dengan masyarakat, untuk menyosialisasikan hal tersebut. RT/RW harus aktif meminta warganya tidak pulang kampung.
Baca: Jokowi Larang Masyarakat Mudik
"Ke pengurus RT dan RW sebagai bagian dari tim Gugus Tugas diingkungan, mensosialisasikan larangan tersebut. Lagian repot juga kalau mudik, pas sampai kampung diminta karantina mandiri selama 14 hari. Kan ngapain juga," jelas Benyamin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah membuat keputusan terkait mudik Lebaran 2020. Masyarakat dilarang mudik.
"Saya ingin megambil sebuah keputusan. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri yang telah kita lakukan minggu lalu. Pada rapat hari ini, mudik semuanya akan kita larang," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2020.
Jokowi menuturkan keputusan ini dibuat berdasarkan sejumlah hal. Yakni, hasil kajian di lapangan, pengalaman di lapangan, serta survei dari Kementerian Perhubungan.
Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan meminta seluruh Perusahaan Otobus (PO) yang beroperasi di Tangsel tidak mengangkut pemudik. Hal itu sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo melarang warga untuk mudik.
"Kita sudah sosialisasi sejak PSBB kemarin, kita minta PO-PO bus, tidak mengangkut mudik," jelas Wakil Wali Kota Tangsel, Banyamin Davnie, Selasa 21 April 2020.
Dia menegaskan, akan memberikan sanksi keras PO Bus yang nekat mengangkut mudik. Namun, untuk perjalanan biasa masih diizinkan tetap mengangkut penumpang.
"Kita tegas, nanti berdasarkan masukan dari Dinas Perhubungan seperti apa, jika ada yang kedapatan membandel kita sanksi sesuai aturan. Tapi kalau trip-trip harian ya silahkan," jelas dia.
Sementara itu, Pemkot Tangsel, juga telah meminta para RT dan RW sebagai tim Gugus Tugas paling dekat dengan masyarakat, untuk menyosialisasikan hal tersebut. RT/RW harus aktif meminta warganya tidak pulang kampung.
Baca: Jokowi Larang Masyarakat Mudik
"Ke pengurus RT dan RW sebagai bagian dari tim Gugus Tugas diingkungan, mensosialisasikan larangan tersebut. Lagian repot juga kalau mudik, pas sampai kampung diminta karantina mandiri selama 14 hari. Kan ngapain juga," jelas Benyamin.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah telah membuat keputusan terkait mudik Lebaran 2020. Masyarakat dilarang mudik.
"Saya ingin megambil sebuah keputusan. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI, Polri yang telah kita lakukan minggu lalu. Pada rapat hari ini, mudik semuanya akan kita larang," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 21 April 2020.
Jokowi menuturkan keputusan ini dibuat berdasarkan sejumlah hal. Yakni, hasil kajian di lapangan, pengalaman di lapangan, serta survei dari Kementerian Perhubungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(WHS)
