Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan percepatan nol kasus untuk penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
"Kami juga berharap PMK di Jabar segera zero case atau nol kasus, penandaan dan pendataan hewan ternak perlu terus digenjot," kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso, Minggu, 29 Januari 2023.
Menurut Taufik, Satgas PMK di tingkat Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten/Kota se-Jabar serta unsur terkait lainnya siap untuk melaksanakan vaksinasi dan penandaan hewan ternak ini.
"Mudah-mudahan untuk penandaan kita bisa lebih baik lagi dan meningkat dalam pengendalian PMK," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Moh Arifin Soedjayana mengatakan terkait vaksin PMK, saat ini terdapat 270.000 dosis.
Dengan jumlah populasi sapi perah berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) sekitar 100.000 ekor dan populasi sapi potong fluktuatif.
"Jika (vaksin PMK) kurang, akan dilakukan pengajuan lagi ke Kementan," jelas Arifin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengupayakan percepatan nol kasus untuk penyakit mulut dan kuku (PMK) pada
hewan ternak.
"Kami juga berharap PMK di Jabar segera
zero case atau nol kasus, penandaan dan pendataan hewan ternak perlu terus digenjot," kata Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso, Minggu, 29 Januari 2023.
Menurut Taufik, Satgas PMK di tingkat Provinsi Jawa Barat dan di Kabupaten/Kota se-Jabar serta unsur terkait lainnya siap untuk melaksanakan vaksinasi dan penandaan hewan ternak ini.
"Mudah-mudahan untuk penandaan kita bisa lebih baik lagi dan meningkat dalam
pengendalian PMK," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar Moh Arifin Soedjayana mengatakan terkait vaksin PMK, saat ini terdapat 270.000 dosis.
Dengan jumlah populasi sapi perah berdasarkan data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) sekitar 100.000 ekor dan populasi
sapi potong fluktuatif.
"Jika (vaksin PMK) kurang, akan dilakukan pengajuan lagi ke Kementan," jelas Arifin.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
