Yogyakarta: Penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Desa Gilangharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dipakai kepentingan politik.
Salah satu tim sukses calon kepala desa menggunakannya untuk kampanye dengan menyertakan foto calon yang didukung ke undangan pengambilan uang BLT BBM.
Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada panitia pemilihan lurah atau kepala desa di Kabupaten Bantul, termasuk perangkat kecamatan hingga desa mengawasi penyaluran dana BLT itu secara ketat. Apalagi pemilihan kepala desa serentak di Bantul masih akan dilakukan pada 27 Desember 2022.
"Apalagi saat ini tengah mendekati pemilihan lurah yang tersisa dua pekan lagi yang diadakan secara serentak di 21 kalurahan pada 25 September 2022 mendatang," kata pegiat JCW, Baharuddin Kamba, saat dihubungi, Selasa, 13 September 2022.
Total ada 75 calon kepala desa yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa di 21 desa. Ia menilai, penyaluran dana bantuan yang dekat dengan momen pemilihan calon kepala desa rawan disalahgunakan.
Baharuddin mengatakan panitia pemilihan calon kepala desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah tingkat kecamatan harus terlibat dalam pengawasan.
"Kepentingan politik yang memanfaatkan dapat terjadi karena Bansos merupakan program bersifat populis dan siapapun dapat mengklaim program dari pemerintah pusat tersebut. Bisa jadi masyarakat nantinya diminta untuk memilih calon lurah tertentu," jelasnya.
Ia mengungkapkan rawannya penyaluran BLT BBM ditunggangi kepentingan politik mesti diantisipasi. Bila sudah ditemukan kejadian, kata dia, harus ada upaya pencegahan agar tidak terulang.
"Dugaan foto salah satu calon Lurah pada undangan Bansos BBM di Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul itu imbasnya penyalurannya ditunda hingga waktu yang ditentukan. Ini sangat merugikan masyarakat khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM," ungkapnya.
Baharuddin berharap kejadian serupa tidak kembali terulang ke depan. Selain itu kasus dugaan foto salah satu calon Lurah pada undangan tersebut harus segera dituntaskan.
"Masyarakat juga diminta untuk turut serta mengawasi penyaluran Bansos BLT BBM ini. Jangan sampai tidak tepat sasaran dan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu," ujarnya.
Yogyakarta: Penyaluran dana bantuan langsung tunai (
BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (
BBM) di Desa Gilangharjo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah dipakai kepentingan politik.
Salah satu tim sukses calon
kepala desa menggunakannya untuk kampanye dengan menyertakan foto calon yang didukung ke undangan pengambilan uang BLT BBM.
Jogja Corruption Watch (JCW) meminta kepada panitia pemilihan lurah atau kepala desa di Kabupaten Bantul, termasuk perangkat kecamatan hingga desa mengawasi penyaluran dana BLT itu secara ketat. Apalagi pemilihan kepala desa serentak di Bantul masih akan dilakukan pada 27 Desember 2022.
"Apalagi saat ini tengah mendekati pemilihan lurah yang tersisa dua pekan lagi yang diadakan secara serentak di 21 kalurahan pada 25 September 2022 mendatang," kata pegiat JCW, Baharuddin Kamba, saat dihubungi, Selasa, 13 September 2022.
Total ada 75 calon kepala desa yang akan bertarung dalam pemilihan kepala desa di 21 desa. Ia menilai, penyaluran dana bantuan yang dekat dengan momen pemilihan calon kepala desa rawan disalahgunakan.
Baharuddin mengatakan panitia pemilihan calon kepala desa, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah tingkat kecamatan harus terlibat dalam pengawasan.
"Kepentingan politik yang memanfaatkan dapat terjadi karena Bansos merupakan program bersifat populis dan siapapun dapat mengklaim program dari pemerintah pusat tersebut. Bisa jadi masyarakat nantinya diminta untuk memilih calon lurah tertentu," jelasnya.
Ia mengungkapkan rawannya penyaluran BLT BBM ditunggangi kepentingan politik mesti diantisipasi. Bila sudah ditemukan kejadian, kata dia, harus ada upaya pencegahan agar tidak terulang.
"Dugaan foto salah satu calon Lurah pada undangan Bansos BBM di Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul itu imbasnya penyalurannya ditunda hingga waktu yang ditentukan. Ini sangat merugikan masyarakat khususnya bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT BBM," ungkapnya.
Baharuddin berharap kejadian serupa tidak kembali terulang ke depan. Selain itu kasus dugaan foto salah satu calon Lurah pada undangan tersebut harus segera dituntaskan.
"Masyarakat juga diminta untuk turut serta mengawasi penyaluran Bansos BLT BBM ini. Jangan sampai tidak tepat sasaran dan ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
