Majene: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mengajak masyarakat mengawal penyaluran bantuan sosial Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tepat sasaran.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi, mengatakan pengawasan juga dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyakarat. Solusi dari pemerintah harus kita kawal, artinya tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada tikus-tikus berdasi," kata Ahmad dalam keterangan pers, Minggu, 11 September 2022.
Hal itu disampaikan Ahmad saat mengadakan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM' di Kampus STAIN Majene, Sulawesi Barat.
Ahmad menjelaskan penyesuaian harga BBM ini akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karenanya, Ahmad mengajak semua kalangan untuk mengawal sejumlah solusi yang diberikan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat tidak mampu dari dampak penyesuaian harga tersebut.
"Kita mengawal kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat. Saya juga katakan kepada mahasiwa agar tetap kritis, realistis dan solutif," jelas Ahmad.
Ahmad menyebut penyesuaian harga BBM oleh pemerintah ini tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan perang di Eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan energi.
Menurutnya penyesuaian harga BBM di Indonesia ini agar APBN tidak terus terbebani subsidi BBM yang sudah naik tiga kali lipat hingga September. Ia juga mengakui adanya salah sasaran dalam penggunaan BBM subsidi di antaranya jenis pertalite.
Sementara Wakil Bupati Kabupaten Majene, Arismunandar, mengatakan pihaknya akan memperkuat data penerima bansos agar tepat sasaran.
"Serta memperkuat masyarakat dalam kemandirian ekonomi di bidang perikanan dan pertanian," kata Aris usai menjadi narasumber di FGD tersebut.
Menurut dia pemerintah pusat telah memberikan 10 arahan kepada pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemantauan harga-harga di lapangan.
Majene: Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) mengajak masyarakat mengawal penyaluran
bantuan sosial Bahan Bakar Minyak (
BBM) agar tepat sasaran.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Ahmad Supardi, mengatakan pengawasan juga dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"BEM Nusantara akan mengawal subsidi-subsidi yang diberikan pemerintah kepada masyakarat. Solusi dari pemerintah harus kita kawal, artinya tidak ada pungutan-pungutan liar, tidak ada tikus-tikus berdasi," kata Ahmad dalam keterangan pers, Minggu, 11 September 2022.
Hal itu disampaikan Ahmad saat mengadakan
Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema 'Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM' di Kampus STAIN Majene, Sulawesi Barat.
Ahmad menjelaskan penyesuaian harga BBM ini akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karenanya, Ahmad mengajak semua kalangan untuk mengawal sejumlah solusi yang diberikan pemerintah untuk melindungi kelompok masyarakat tidak mampu dari dampak penyesuaian harga tersebut.
"Kita mengawal kebijakan ini agar tidak memberatkan masyarakat. Saya juga katakan kepada mahasiwa agar tetap kritis, realistis dan solutif," jelas Ahmad.
Ahmad menyebut penyesuaian harga BBM oleh pemerintah ini tidak terlepas dari situasi ekonomi dunia yang tidak menentu dan perang di Eropa yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dan energi.
Menurutnya penyesuaian harga BBM di Indonesia ini agar APBN tidak terus terbebani subsidi BBM yang sudah naik tiga kali lipat hingga September. Ia juga mengakui adanya salah sasaran dalam penggunaan BBM subsidi di antaranya jenis pertalite.
Sementara Wakil Bupati Kabupaten Majene, Arismunandar, mengatakan pihaknya akan memperkuat data penerima bansos agar tepat sasaran.
"Serta memperkuat masyarakat dalam kemandirian ekonomi di bidang perikanan dan pertanian," kata Aris usai menjadi narasumber di FGD tersebut.
Menurut dia pemerintah pusat telah memberikan 10 arahan kepada pemerintah daerah melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar melakukan pemantauan harga-harga di lapangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
