Muratara: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi Sumatra Selatan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru untuk menyelesaikan persoalan pertanahan antaara Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan. SAD itu bermukim di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Musi Rawas Utara.
Menurut Menteri Hadi, keberadaan SAD seringkali terpinggirkan. Ekspansi industri perkebunan terkadang bersentuhan dengan kehidupan utama mereka, terutama kebutuhan atas tanah.
"Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 akibat terbitnya HGU atas nama perusahaan di atas tanah masyarakat SAD seluas 1.400 Ha," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Rabu, 12 April 2023.
Berbagai mediasi sudah dilakukan namun menemui jalan buntu. Namun kehadiran Menteri Hadi tampaknya membawa solusi penyelesaian kasus yang sudah berlangsung kurang lebih 28 tahun ini.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabuapaten Musi Rawas, sudah ada skema penyelesaian dan sudah prosesnya sudah hampir selesai. Intinya semua pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dan Insyaallah tidak akan ada hambatan yang serius," kata Menteri Hadi.
Saat ini sambung Menteri Hadi, proses inventarisasi sudah rampung, mekenisme pemberian hak juga sedang berlangsung. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas persoalan itu akan segera selesai.
Menteri Hadi menyebut salah satu amanah Presiden Joko Widodo adalah menuntaskan konflik-konflik agararia yang sudah puluhan tahun belum selesai.
"Hari ini saya menyampaikan ke Gubernur dan juga Forkompimda Provinsi Sumsel mengenai pentingnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sesuai arahan Bapak Presiden agar tidak menghantui kita lagi di masa mendatang," kata Menteri Hadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Muratara: Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi Sumatra Selatan untuk berkoordinasi dengan Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru untuk menyelesaikan persoalan pertanahan antaara Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan. SAD itu bermukim di Desa Tebing Tinggi, Kabupaten Musi Rawas Utara.
Menurut Menteri Hadi, keberadaan SAD seringkali terpinggirkan. Ekspansi industri perkebunan terkadang bersentuhan dengan kehidupan utama mereka, terutama kebutuhan atas tanah.
"Konflik ini sudah berlangsung sejak tahun 1995 akibat terbitnya HGU atas nama perusahaan di atas tanah masyarakat SAD seluas 1.400 Ha," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Rabu, 12 April 2023.
Berbagai mediasi sudah dilakukan namun menemui jalan buntu. Namun kehadiran Menteri Hadi tampaknya membawa solusi penyelesaian kasus yang sudah berlangsung kurang lebih 28 tahun ini.
"Kita sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD Kabuapaten Musi Rawas, sudah ada skema penyelesaian dan sudah prosesnya sudah hampir selesai. Intinya semua pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dan Insyaallah tidak akan ada hambatan yang serius," kata Menteri Hadi.
Saat ini sambung Menteri Hadi, proses inventarisasi sudah rampung, mekenisme pemberian hak juga sedang berlangsung. Melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Musi Rawas persoalan itu akan segera selesai.
Menteri Hadi menyebut salah satu amanah Presiden Joko Widodo adalah menuntaskan konflik-konflik agararia yang sudah puluhan tahun belum selesai.
"Hari ini saya menyampaikan ke Gubernur dan juga Forkompimda Provinsi Sumsel mengenai pentingnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan sesuai arahan Bapak Presiden agar tidak menghantui kita lagi di masa mendatang," kata Menteri Hadi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
