Pj Gubernur Sumsel Beberkan Sejumlah Strategi Pengendalian Inflasi

Palembang: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Selatan (Sumsel) terus melakukan upaya untuk menekan laju inflasi jelang akhir tahun 2023. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Capacity TPID se-Sumsel. "Kepala daerah perlu melihat pengaruh inflasi di masing-masing daerahnya, ini menjadi atensi khusus. Karena ini menyangkut hajat orang banyak, menyangkut ekonomi kita dan menjadi penilaian juga pemerintah pusat," kata Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fatoni di Palembang, Jumat, 10 November 2023.   Fatoni minta kepala daerah memantau harga dan ketersediaan stok pangan. Sekaligus meminta seluruh pemangku kepentingan mensosialisasikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) kepada masyarakat. "Kita jangan hanya bekerja di balik layar namun kita juga perlu untuk langsung terjun ke lapangan memastikan ketersediaan stok pangan, juga kita imbau masyarakat untuk melakukan gerakan tanam mandiri secara masif," jelasnya. Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota di Sumsel melakukan operasi pasar secara masif dan sidak kepada distributor pagan. Ini agar tidak terjadi kecurangan yang mempengaruhi stabilitas harga. "Ini bisa dilakukan kerja sama dengan pihak kepolisian apabila terjadi pelanggaran itu langsung bisa dilakukan penindakan," ungkapnya.   Dia berharap TPID di daerah juga melakukan koordinasi secara intensisf dengan daerah sekitar yang memiliki stok pangan. Selanjutnya, dilakukan distribusi ke daerah sekitar yang mengalami kekurangan stok. "Dilihat mana saja daerah yang kurang pasokan dan daerah mana yang pasokannya berlebih ini didiskusikan melalui kerja sama antar daerah," jelasnya. Untuk menunjang kestabilan inflasi, kata dia, memerlukan anggaran yang cukup. Dia mengarahkan agar memanfaatkan dana anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang memang diperuntukan untuk keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi. "Saya minta kepala daerah memahami betul Pasal 69 Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 dan tolong dijelaskan kepada OPD," bebernya.