Banjir Hancurkan Sejumlah Desa di Meratus Kalsel

Jakarta: Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir dan longsor di Kalimantan Selatan. Tercatat ada 1.477 rumah di kawasan Pegunungan Meratus itu rusak dan 197 rumah hanyut diterjang banjir bandang, bahkan sejumlah desa hancur dan tidak bisa ditempati. "Wilayah di bagian hulu pegunungan Meratus itu disapu banjir bandang dan beberapa desa hancur total. Upaya pemulihan dan tanggap darurat terus berlangsung. Akses jalan yang terputus baik karena banjir atau longsor mulai terbuka," tutur Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah, Berry Nahdian Furqan, melansir Mediaindonesia.com, Selasa, 26 Januari 2021. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bencana banjir dan longsor di wilayah tersebut melanda 76 desa di 10 kecamatan. Sebanyak 22 ribu lebih rumah yang dihuni 28.183 keluarga atau 86 ribu jiwa terdampak bencana. Banjir dan longsor juga menyebabkan 1.477 rumah rusak dan 197 rumah hilang. Pantauan Mediaindonesia.com, banjir hingga kini masih merendam wilayah hilir DAS Barito seperti Kabupaten Banjar, Barito Kuala dan Kota Banjarmasin. Baca: Pemkot Banjarmasin Tambah 10 Mesin Pompa Tangani Banjir Hujan yang masih terus mengguyur wilayah tersebut serta kondisi pasang laut membuat banjir tak kunjung surut, bahkan cenderung bertambah parah. Sebelumnya Pemprov Kalsel mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dana desa dapat dipergunakan untuk kegiatan rekonstruksi atau pembangunan kembali infrastruktur desa yang rusak akibat bencana banjir dan longsor. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel mencatat ada ratusan desa yang terdampak bencana banjir dan longsor di 11 kabupaten/kota di wilayah tersebut. Kepala Dinas PMD Kalsel, Zulkifli, mengatakan bencana banjir dan longsor yang melanda 11 kabupaten/kota di Kalsel telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur desa maupun sumber-sumber ekonomi masyarakat desa. "Ratusan desa yang terdampak bencana di beberapa wilayah kerusakan sangat parah. Upaya rekonstruksi pasca bencana perlu dipercepat," tuturnya. Pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian Desa agar dana desa dapat dimanfaatkan untuk upaya percepatan rekonstruksi pasca bencana di desa. "Kita ingin ada kebijakan dari pusat terkait pemanfaatan dana desa untuk membangun kembali infrastruktur desa yang rusak akibat banjir. Seperti halnya kebijakan penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi covid-19 di desa," ujarnya.