Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Medcom.id/ Roni Kurniawan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Medcom.id/ Roni Kurniawan

PPKM Mikro Darurat, 700 RT di Jabar Bakal Lockdown

Roni Kurniawan • 30 Juni 2021 15:18
Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) berencana melakukan karantina wilayah (lockdown) pada 700 rukun tetangga (RT) yang tersebar di 27 kota/kabupaten. Pasalnya, ratusan RT tersebut berstatus zona merah penyebaran covid-19
 
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil (Emil) mengatakan pihaknya tengah menunggu aturan mengenai pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro Darurat. Ia menekankan bahwa lockdown belum berlaku pada level kota/kabupaten maupun provinsi.
 
"Ada 700 RT yang sedang kita analisa apakah efektif menahan penularan jika diterapkan lockdown," ujar Emil dalam jumpa pers secara virtual, Rabu, 30 Juni 2021.

Emil mengungkapkan sudah ada beberapa RT yang berinisiatif melakukan lockdown karena meningkatnya kasus covid-19, salah satunya RT kawasan Dago, Kota Bandung. Namun, penerapan lockdown akan lebih masif dan langsung ditangani mulai dari tingkat RT hingga pemerintah provinsi.
 
"PPKM Darurat akan diumumkan besok secara detailnya, itu keputusan nasional ya, seperti tempat wisata, mal, toko dan sebagainya," ucap Emil. 
 
Ia menyebutkan, saat ini ada 11 daerah zona merah di Jabar. Sebelumnya, hanya ada dua wilayah yang berisiko tinggi penularan covi-19. "Kami akan merapatkan isi panduan PPKM kepada walikota, bupati," tambah Emil. 
 
Terkait anggaran untuk penerapan lockdown di tingkat RT, Emil akan membahasnya bersama kepala daerah di Jabar dan pemerintah pusat. Pasalnya, penerapan lockdown harus dibarengi dengan kebutuhan masyarakat seperti pangan dan sebagainya. 
 
Baca: PPKM Mikro Darurat, Pemkot Bekasi Siapkan Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat RW
 
Emil mengakui butuh biaya besar jika memang semua RT di Jabar lockdown. Ia memperkirakan ada sekitar 100 ribu RT di provinsi tersebut. 
 
"Ini nanti porsinya mau dimana? Apakah dari kas RT, desa, kota, kabupaten, atau provinsi, atau bahkan pemerintah pusat pun turut bertanggung jawab," tegas Emil.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SYN)


TERKAIT

BERITA LAINNYA

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan