Tangerang: Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Pakar ekonom Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran itu. Menurutnya alokasi anggaran itu sangat besar.
"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam keterangannya, Jumat, 5 Januari 2024.
Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.
"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.
Baca: Cak Imin Sentil Negara Rela Berutang Beli Alutsista, Padahal Tidak Perang
Di sisi lain, Mukhaer yang juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM), menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.
"Begitu juga alutsista, saya kira harus ditekan. Tidak adil. Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon Presiden dan Cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan,” tegas Mukhaer.
Mestinya, sambung dia, anggaran kita lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial. Tentu itu relevan dengan tujuan bangsa termaktub dalam konstitusi kita.
"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial dan perjuangan merealisir ekonomi konstitusi, tetutama pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945," paparnya.
Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.
"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.
Tangerang: Anggaran Kementerian Pertahanan di bawah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi salah satu yang terbesar mendapat alokasi anggaran dari APBN 2024 yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.
Pakar ekonom Mukhaer Pakkanna menanggapi kenaikan anggaran itu. Menurutnya alokasi anggaran itu sangat besar.
"Tidaklah arif jika mitigasi kebijakannya adalah jor-joran dalam peningkatkan anggaran infrastruktur dan pertahanan dan keamanaan terutama anggaran penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Ini kebijakan yang tidak sensistif," ujar Mukhaer dalam keterangannya, Jumat, 5 Januari 2024.
Ia menilai, anggaran infrastruktur, terutama untuk pembangunan jalan tol harus dimoratorium terlebih dahulu.
"Anggaran sudah super jumbo dibanding anggaran untuk pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Kalaupun anggaran infrastruktur mau dilanjutkan, maka infrastruktur aliran sungai dan danau, pelabuhan laut, bendungan atau pengairan tetap lanjut dengan selektif. Karena menyangkut nasib ekonomi rakyat, terutama kaitan ketahanan pangan," imbuhnya.
Baca:
Cak Imin Sentil Negara Rela Berutang Beli Alutsista, Padahal Tidak Perang
Di sisi lain, Mukhaer yang juga Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AFEB-PTM), menyayangkan kenapa anggaran alutsista naik drastis.
"Begitu juga alutsista, saya kira harus ditekan. Tidak adil. Khawatir peningkatan anggaran ini tersandera pada conflict of interest pada kandidat pasangan calon Presiden dan Cawapres tertentu. Jika kedua mata anggaran itu didongrak, apalagi jika menggunakan kekuatan utang luar negeri, saya kira kebijakan itu tidak elok. Harus dihentikan,” tegas Mukhaer.
Mestinya, sambung dia, anggaran kita lebih banyak diprioritas pada upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial. Tentu itu relevan dengan tujuan bangsa termaktub dalam konstitusi kita.
"Sejatinya, proklamasi Kemerdekaan RI, mengamanatkan visi bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Artinya, yang kita ingin tegakkan adalah keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dalam bidang ekonomi, yang perlu kita perjuangkan adalah tegaknya ekonomi Pancasila yang bermuara pada keadilan sosial dan perjuangan merealisir ekonomi konstitusi, tetutama pasal 33 dan 34 dalam UUD 1945," paparnya.
Karena itu, Mukhaer menambahkan, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis pangan, migas, konflik geo-ekonomi-politik dan tergerusnya daya beli masyarakat dunia yang berdampak anjloknya harga-harga ekspor komoditas Indonesia, sudah pasti multiplier effect-nya terasa di Tanah Air.
"Pasti tingkat kemiskinan dan pengangguran bakal meroket," ujar Mukhaer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
