Kalbar Masuk Daftar Zona Merah Lapas

medcom.id Pontianak: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, merilis 9 wilayah yang masuk Zona Merah dalam pengamanan lembaga pemasyarakatan. Satu diantaranya Kalimantan Barat yang dianggap rawan pengamanan dalam lapas. Selain itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI juga melakukan penguatan dan pendampingan terhadap wilayah-wilayah yang berada dalam "Zona Merah" atau zona rawan tersebut. Zona Merah ditetapkan lantaran peredaran ponsel, persoalan pungutan liar, dan narkoba (Halinar) di dalam Lapas. Masalah itu menjadi perhatian untuk diberantas. Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI, Asminan Mirza, meminta setiap kepala lapas tidak berlama lama membenahi wewenangnya.  "Misal merespon isu yang saat ini berkembang yaitu tentang peredaran dan pengendalian narkoba dari dalam lapas dengan tindakan nyata agar tidak terjadi di seluruh Lapas di Kalbar," ujar Asminan dalam lawatannya ke Pontianak, Kalbar, Selasa 15 Agustus 2017. Ia juga menjelaskan, tugas kalapas harus sesuai dengan prosedur. Termasuk mengantisipasi situasi Kamtibmas di Lapas. "Karena, keberadaan tahanan di Lapas saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah tahanan sudah melebihi kapasitas dan juga termasuk narapidana Narkoba yang berisiko tinggi di dalam Lapas," paparnya. Terkait ditetapkannya Lapas Kalbar zona merah, Humas Kanwil Kemenkumham Kalbar, Ardian Setiawan menjelaskan, pimpinan tinggi madya dan para pimpinan tinggi pratama dilingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan kanwil Kemenkumham Kalbar tengah melakukan penguatan tersebut. Ardian Setiawan menambahkan, berkenaan dengan penguatan tersebut, pimpinan tinggi madya dan para pimpinam tinggi pratama dilingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan melakukan penguatan terhadap kepala Rumah Tahanan Negara dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan pada 9 wilayah. "Wilayah tersebut meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan," ujarnya. Pelaksanaan penguatan tugas pemasyarakatan terhadap 9 provinsi itu antar lain dipantau langsung  Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Direktur Keamanan dan Ketertiban di Jawa Timur. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jawa Barat. Dan Direktur Teknologi Informasi dsn Kerjasama di Banten. Sementara Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Barang Barang di Kalimantan Timur, dan Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak di Sulawesi Selatan.