Semarang: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah di wilayahanya yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan agar tidak menggunakannya dengan asal-asalan. Ganjar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi.
Menurut Ganjar struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan. Hal itu bertujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan dana daerah.
"Hari ini kita mau menanggulangi inflasi, Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Selasa, 13 September 2022.
Ganjar menjelaskan anggaran daerah yang tersedia harus diawasi agar tidak jebol. Dia juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2022. Tapi, Ganjar mengingatkan ke seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi dan menjaga integritas.
"Sekarang kan semuanya sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Ganjar berpesan iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi harus dipertahankan. Termasuk mendorong laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal kepada BPK.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah
Ganjar Pranowo mengingatkan kepala daerah di wilayahanya yang berwenang menyalurkan anggaran bantuan agar tidak menggunakannya dengan asal-asalan. Ganjar meminta Badan Pemeriksa Keuangan (
BPK) Perwakilan Jawa Tengah untuk mengawasi penyaluran bantuan untuk mencegah inflasi.
Menurut Ganjar struktur BPK harus diisi oleh orang-orang yang memang ahli dalam mengelola keuangan. Hal itu bertujuan agar akuntabilitas daerah tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan
dana daerah.
"Hari ini kita mau menanggulangi inflasi, Presiden sudah mendorong dana tak terduga bisa digunakan, tapi kan enggak boleh ngawur dan asal-asalan. Inilah tenaga ahli teknisnya penting menjadi garda terdepan menjaga akuntabilitas daerah," kata Ganjar di Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Selasa, 13 September 2022.
Ganjar menjelaskan anggaran daerah yang tersedia harus diawasi agar tidak jebol. Dia juga ingin memastikan tidak ada pihak yang mengambil untung di tengah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).
"Persis seperti hari ini kita menangani inflasi, butuh teknis orang yang mengerti dan paham pengelolaan keuangan. Sehingga pintu-pintu yang bikin jebolnya anggaran mesti ditutup," ucap Ganjar.
Dalam kesempatan itu, disampaikan bahwa seluruh 35 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada 2022. Tapi, Ganjar mengingatkan ke seluruh kepala daerah untuk tetap mempertahankan prestasi dan menjaga integritas.
"Sekarang kan semuanya sudah WTP. Meskipun WTP tidak berarti semuanya sudah beres di dalamnya, ada potensi-potensi yang mesti diperbaiki. Catatan itulah yang hari ini penting untuk kabupaten kota provinsi semua memperbaiki diri," jelas Ganjar.
Ganjar berpesan iklim pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bebas korupsi harus dipertahankan. Termasuk mendorong laporan keuangan yang transparan dan kinerja yang optimal kepada BPK.
"Mudah-mudahan ke depan beberapa model-model, tata cara pengelolaan keuangan, punya kesadaran dari pengelola keuangan negara ini untuk memperbaiki diri. Jangan ada korupsi, laporan secara transparan dan kinerja yang optimal. Sehingga kita makin akuntabel dalam pengelolaan keuangan ini," ungkap Ganjar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
