Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan kereta api pada Maret 2021. Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan penargetan dilakukan agar 2023 mendatang semua proses sudah selesai.
"Hari ini kita dorong agar persoalan lahan harus sudah selesai pada Maret mendatang," kata Febry dalam Rapat Koordinasi Pembagunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu, 10 Februari 2021.
Baca: 8.648 Jiwa Terdampak Banjir Karawang
Dia menjelaskan pembangunan kereta api Makassar-Parepare tersebut merupakan program strategis nasional sehingga harus sudah selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai pada 2024.
Sebagai upaya mendorong proyek bisa berjalan, pihaknya akan melakukan percepatan dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) baik Provinsi Sulawesi Selatan maupun di seluruh daerah yang dilalui oleh jalur kereta aoi tersebut.
"Nanti kita ceklis semua dengan sangat mendetail dan kerja sama yang sangat serius dengan kantor-kantor pertanahan. Karena anggaran sudah tersedia tinggal bagaimana daerah manfaatkan itu," jelasnya.
Apalagi menurutnya jika kereta api ini selesai maka akan membantu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang pertanian.
"Sulsel punya potensi yang besar baik pertanian, perikanan, maupun jasa. Sehingga ini di harus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Proyek kereta api ini mulai dikerjakan pada 2014, dengan panjang jalur 142 kilometer dengan 16 stasiun. Pada tahap I sepanjang 16,1 kilometer di Barru, dan tahap II mulai 2015 sepanjang 51,1 kilometer, dan tahap III Pangkep 40,5 kilometer, tahap IV Maros 22,5 kilometer, dan tahap V 2017-2019 sepanjang 4,9 kilometer.
Sementara untuk pendanaan pembangunan rel kereta api itu dari APBN Rp6 triliun, APBD Rp8,8 milira hanya untuk pengadaan tanah dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (PKBU) sebesar Rp2,1 triliun, terdiri atas capex Rp1 triliun dan operasional dan pemeliharaan Rp1,1 triliun.
Status terakhir pembagunan rel tersebut untuk pengadaan lahan dan konstruksi segmen B sepanjang 26,1 kilometer dan segmen C 16,1 kilometer semua sudah 100 persen. Untuk akses Tonada 9,7 kilometer baru rampung tahun 2021 ini, termasuk segmen A Soreang-Pallanroe sepanjang 23 kilometer baru rampung 2023. Dan akses garongkong sepanjang 4,7 kilometer lahan 100 persen konstruksi 70 persen.
Makassar: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diminta menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan
kereta api pada Maret 2021. Deputi 1 Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi Kantor Staf Presiden Republik Indonesia, Febry Calvin Tetelepta, mengatakan penargetan dilakukan agar 2023 mendatang semua proses sudah selesai.
"Hari ini kita dorong agar persoalan lahan harus sudah selesai pada Maret mendatang," kata Febry dalam Rapat Koordinasi Pembagunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Rabu, 10 Februari 2021.
Baca:
8.648 Jiwa Terdampak Banjir Karawang
Dia menjelaskan pembangunan kereta api Makassar-Parepare tersebut merupakan program strategis nasional sehingga harus sudah selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai pada 2024.
Sebagai upaya mendorong proyek bisa berjalan, pihaknya akan melakukan percepatan dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) baik Provinsi Sulawesi Selatan maupun di seluruh daerah yang dilalui oleh jalur kereta aoi tersebut.
"Nanti kita ceklis semua dengan sangat mendetail dan kerja sama yang sangat serius dengan kantor-kantor pertanahan. Karena anggaran sudah tersedia tinggal bagaimana daerah manfaatkan itu," jelasnya.
Apalagi menurutnya jika kereta api ini selesai maka akan membantu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Karena Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang pertanian.
"Sulsel punya potensi yang besar baik pertanian, perikanan, maupun jasa. Sehingga ini di harus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Proyek kereta api ini mulai dikerjakan pada 2014, dengan panjang jalur 142 kilometer dengan 16 stasiun. Pada tahap I sepanjang 16,1 kilometer di Barru, dan tahap II mulai 2015 sepanjang 51,1 kilometer, dan tahap III Pangkep 40,5 kilometer, tahap IV Maros 22,5 kilometer, dan tahap V 2017-2019 sepanjang 4,9 kilometer.
Sementara untuk pendanaan pembangunan rel kereta api itu dari APBN Rp6 triliun, APBD Rp8,8 milira hanya untuk pengadaan tanah dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (PKBU) sebesar Rp2,1 triliun, terdiri atas capex Rp1 triliun dan operasional dan pemeliharaan Rp1,1 triliun.
Status terakhir pembagunan rel tersebut untuk pengadaan lahan dan konstruksi segmen B sepanjang 26,1 kilometer dan segmen C 16,1 kilometer semua sudah 100 persen. Untuk akses Tonada 9,7 kilometer baru rampung tahun 2021 ini, termasuk segmen A Soreang-Pallanroe sepanjang 23 kilometer baru rampung 2023. Dan akses garongkong sepanjang 4,7 kilometer lahan 100 persen konstruksi 70 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
