ilustrasi Medcom.id
ilustrasi Medcom.id

RUU Ciptaker Buka Ruang Ormas Islam Terbitkan Sertifikat Halal

Nasional Sertifikat Halal
Rizky Dewantara • 21 Mei 2020 15:00
Bogor: Cendekiawan muslim, Abdul Khaliq Ahmad, menyambut baik adanya ketentuan yang aspiratif dengan membuka ruang bagi ormas Islam untuk memeriksa kehalalan suatu produk dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Majelis Ulama Indonesia (MUI) nantinya bukan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan sertifikat halal.
 
"Sebelumnya hanya MUI yang dilibatkan untuk penerbitan sertifikat halal. Dalam RUU Ciptaker, dibuka ruang lebih luas dengan mengundang ormas lain. Kita tahu, kompetensi ormas di luar MUI banyak yang memenuhi syarat," kata Abdul di Jakarta, Kamis, 21 Mei 2020.
 
Baca: UMKM Didorong Jadi Lokomotif Lapangan Kerja di RUU Ciptaker

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ketua Umum Silaturahmi Haji dan Umrah Indonesia (SAHI) itu menjelaskan dari segi keterlibatan lembaga yang ikut memeriksa halal, RUU Ciptaker sangat aspiratif. Ia melihat sesuatu kemajuan karena dalam undang-undang sebelumnya peluang keterlibatan ormas Islam tertutup.
 
"Idealnya Kementerian Agama posisinya lebih sebagai regulator. Soal pelaksanaan bisa diberikan kepada organiasi keagamaan yang dianggap memenuhi persyaratan," jelas Abdul.
 
Menurut Abdul keterlibatan ormas selain MUI dalam RUU Ciptaker memang menjadi salah satu isu yang menimbulkan perdebatan sejak draf RUU diserahkan ke DPR dan dirilis ke publik. Sejumlah pihak menilai ketentuan ini akan menimbulkan beda pandangan, dan bisa membebani pihak yang akan mengajukan sertifikasi halal. Pasalnya pihak yang mengajukan harus mendatangi satu per satu ormas Islam.
 
"Kondisi ini akan memudahkan para pengusaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Karena selama ini, ada jutaan UMKM yang membutuhkan legitimasi halal tapi berpusat di MUI," ungkap Abdul.
 
Abdul menegaskan memajukan produk halal harus menjadi komitmen bersama. Karena itu peran ulama di luar MUI juga perlu dipastikan dalam pemeriksaan kehalalan sebuah produk. Kemampuan MUI mengeluarkan sertifikasi halal per tahunnya terbatas.
 
"Semisal, kehalalan produk yang berasal dari hewan dan dijual oleh pedagang kaki lima itu kan harus jelas. Kalau Kemenag yang mensertifikasi tidak mampu karena keterbatasan SDM, ini perlu diberikan ke Ormas," pungkas Abdul.
 

(DEN)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif