Tangerang: Pemerintah Kota Tangerang Selatan, menerapkan sanksi administratif untuk pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penegakan hukum menjadi alternatif terakhir.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menuliskan dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) PSBB Tangerang Selatan perihal sanksi administrasi sesuai Pasal 28. Yakni setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (5), Pasal 18, Pasal 20
ayat (1) dan ayat (2).
"Dapat dikenakan sanksi administratif," jelas Airin di Tangerang Selatan, Jumat, 17 April 2020.
Baca: PSBB Tangsel Berlangsung 14 Hari
Airin menerangkan sanksi dijatuhkan kepada pelanggar orang pribadi/badan diberikan secara berjenjang. Mulai dari teguran lisan, peringatan tertulis, pengamanan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, pembubaran, pemberhentian sementara kegiatan, dan pembekuan izin.
"Serta pencabutan izin dan atau penindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran," tegas Airin.
Airin menjelaskan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar bisa dilakukan secara tidak berurutan. Selain sanksi administratif, pelanggar bisa dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan undang-undang.
Sebelumnya, Polres Kota Tangerang Selatan, siap menjatuhkan sanksi selama penerapan PSBB. Penegakan aturan dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat.
"Kita berharap (masyarakat) taat aturan dan tidak berpikir untuk melakukan pidana. Penegakan hukum menjadi alternatif terakhir, diharapkan proses ini (membuat) masyarakat disiplin," kata Kapolres Kota Tangsel, AKBP Iman Setiawan, di Mapolresta Tangsel, Kamis, 16 April 2020.
Informasi lengkap tentang perkembangan penanganan pandemi covid-19 bisa langsung diakses di sini.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
