Organisasi Parlemen Asia Sepakat Bentuk Komisi Khusus Palestina

Jakarta: Organisasi Parlemen Asia menggelar sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki pada 26-29 November 2023. Dalam sidang tersebut disepakati pembentukan Komisi Khusus Palestina. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon dipilih menjadi pimpinan sidang. Forum dihadiri kurang lebih enam belas negara anggota Executive Council antara lain Turki, Tiongkok, Rusia, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain, dan Azerbaijan. Dalam sidang ini dibahas perlunya APA sebagai wadah organisasi parlemen Asia, membentuk komisi khusus terkait Palestina yang dapat berfokus melakukan upaya diplomasi parlemen yang efektif untuk mendorong perdamaian, menghentikan perang, sekaligus investigasi atas tindakan kejahatan perang Israel, serta mendorong kemerdekaan Palestina.  Dalam sidang tersebut, Fadli Zon memimpin terbentuknya Komisi Palestina dengan menekankan urgensi situasi Palestina sekarang. Ia pun sebagai pimpinan sidang mengetok palu sekaligus mendeklarasikan berdirinya Komisi Palestina.   "Sebagai representasi rakyat, harus mampu menunjukkan komitmen melawan berbagai bentuk penjajahan, seperti yang selama ini dilakukan Israel terhadap Palestina. Untuk itu, mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA bersama bersatu menolak dan melawan penjajahan Israel," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 28 November 2023. Pada sidang ini, sejumlah parlemen menyampaikan pandangan terkait pentingnya upaya APA mendukung kemerdekaan Palestina. Hadir pula dalam sidang ini Wakil Ketua Parlemen Palestina, Ali Feisal, yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.  Dalam Sidang APA ini, Fadli Zon juga mengutuk standar ganda negara-negara yang selama ini kerap menyuarakan hak asasi manusia dan demokrasi, namun diam seribu bahasa saat merespons kekejaman Israel terhadap Palestina. Israel secara brutal menargetkan serangan terhadap masyarakat sipil termasuk wanita dan anak-anak. Sudah lebih 15.000 korban jiwa dan puluhan ribu terluka. Israel juga telah terbukti membombardir rumah sakit, sekolah, jurnalis, pengungsi, dan termasuk di dalamnya Rumah Sakit Indonesia. "Ini semua tindakan biadab, di luar kemanusiaan bahkan merupakan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Negara-negara pendukung kekejaman Israel, tak punya legitimasi lagi berbicara tentang moral kemanusiaan, demokrasi dan hak azasi manusia," kata Fadli Zon. Ia juga menegaskan kembali dukungan penuh bangsa Indonesia, dalam mendorong terwujudnya kemerdekaan Palestina. Gencatan senjata yang bersifat sementara saat ini di Gaza tak akan efektif menghentikan kejahatan perang Israel kecuali gencatan senjata permanen dan bebasnya Palestina dari penjajahan.  Untuk itu, ia mengajak parlemen Asia yang hadir untuk melakukan upaya bersama mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk