Merauke: Papua Selatan berbenah untuk segera menurunkan prevalensi stunting atau tengkes. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan akan menggunakan tiga cara agar target prevalensi stunting 14 persen bisa tercapai pada 2024.
"Tugas utama penjabat gubernur adalah menekan angka stunting dan mengejar target 14 persen pada 2024," kata Apolo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 7 Desember 2023.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengukuhkan Apolo Safanpo menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Pengukuhan ini sebagai upaya agar persoalan stunting bisa segera teratasi di Papua Selatan.
Apolo mengatakan ada tiga jurus untuk menurunkan prevalensi stunting sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga langkah itu adalah langkah promotif, preventif, dan kuratif.
Langkah promotif yang dimaksud mengacu pada pelayanan kesehatan mengutamakan promosi kesehatan. Selanjutnya, langkah preventif yaitu kegiatan pencegahan terhadap penyakit.
"Dan langkah kuratif yaitu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengobati," kata Apolo.
Selain Apolo Safanpo, dr Hasto Wardoyo juga mengukuhkan enam pejabat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Keenam pejabat itu, yakni:
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, Sunarjo;
Sekda Kabupaten Merauke, Yeremias Paulus Ruben Ndiken;
Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, dr Ulmi Listianingsih Wayeni;
Plt Sekda Boven Digoel, dr Pilemon Tabuni;
Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung; dan
Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Merauke.
Baca: Percepat Penanganan Stunting, Keterlibatan Seluruh Pihak Dibutuhkan
Tekan angka kawin muda
Hasto optimistis Papua Selatan dapat menurunkan angka stunting. Keyakinan ini mengacu pada beberapa indikator, yaitu Media Usia Kawin Pertama (MUKP) 2022 sebesar 20,9 dan pada 2023 sebesar 23,0.
"Hal ini menunjukkan Papua Selatan memiliki tren positif penurunan angka stunting," kata Hasto.
Dia menambahkan usia kawin muda memang membuat angka stunting tinggi di wilayah Asmat dan Mappi. Untuk itu, ia berharap penjabat gubernur bisa memberikan dorongan lebih kuat agar angka kawin muda di dua daerah tersebut dapat ditekan.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Nerius Auparai, mengatakan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting merupakan komitmen bersama mempercepat penurunan angka prevalensi stunting di Papua Selatan.
"Agar penurunan angka stunting tercapai. Bapak Asuh adalah bentuk intervensi langsung kepada keluarga yang berisiko stunting," kata Nerius.
Merauke: Papua Selatan berbenah untuk segera menurunkan prevalensi
stunting atau tengkes. Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan akan menggunakan tiga cara agar target prevalensi
stunting 14 persen bisa tercapai pada 2024.
"Tugas utama penjabat gubernur adalah menekan angka
stunting dan mengejar target 14 persen pada 2024," kata Apolo dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis, 7 Desember 2023.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN) dr Hasto Wardoyo mengukuhkan Apolo Safanpo menjadi Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS). Pengukuhan ini sebagai upaya agar persoalan
stunting bisa segera teratasi di Papua Selatan.
Apolo mengatakan ada tiga jurus untuk menurunkan prevalensi
stunting sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga langkah itu adalah langkah promotif, preventif, dan kuratif.
Langkah promotif yang dimaksud mengacu pada pelayanan kesehatan mengutamakan promosi kesehatan. Selanjutnya, langkah preventif yaitu kegiatan pencegahan terhadap penyakit.
"Dan langkah kuratif yaitu rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengobati," kata Apolo.
Selain Apolo Safanpo, dr Hasto Wardoyo juga mengukuhkan enam pejabat menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting. Keenam pejabat itu, yakni:
- Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Papua Selatan, Sunarjo;
- Sekda Kabupaten Merauke, Yeremias Paulus Ruben Ndiken;
- Kepala Bapperida Provinsi Papua Selatan, dr Ulmi Listianingsih Wayeni;
- Plt Sekda Boven Digoel, dr Pilemon Tabuni;
- Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan, Sucahyo Agung; dan
- Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Merauke.
Baca: Percepat Penanganan Stunting, Keterlibatan Seluruh Pihak Dibutuhkan
Tekan angka kawin muda
Hasto optimistis Papua Selatan dapat menurunkan angka
stunting. Keyakinan ini mengacu pada beberapa indikator, yaitu Media Usia Kawin Pertama (MUKP) 2022 sebesar 20,9 dan pada 2023 sebesar 23,0.
"Hal ini menunjukkan Papua Selatan memiliki tren positif penurunan angka
stunting," kata Hasto.
Dia menambahkan usia kawin muda memang membuat angka
stunting tinggi di wilayah Asmat dan Mappi. Untuk itu, ia berharap penjabat gubernur bisa memberikan dorongan lebih kuat agar angka kawin muda di dua daerah tersebut dapat ditekan.
Kepala Perwakilan BKKBN Papua, Nerius Auparai, mengatakan pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting merupakan komitmen bersama mempercepat penurunan angka prevalensi
stunting di Papua Selatan.
"Agar penurunan angka
stunting tercapai. Bapak Asuh adalah bentuk intervensi langsung kepada keluarga yang berisiko
stunting," kata Nerius.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)