Pemprov Sumsel Libatkan Banyak Pihak dalam Mengendalikan Karhutla

Palembang: Penjabat (Pj) Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel), Agus Fatoni, membeberkan sejumlah upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dilakukan. Salah satunya pelibatan banyak pihak dalam pengendalian karhutla. Hal ini disampaikan Fatoni dalam the 28th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change di Uni Emirat Arab. Pada langkah pencegahan, Pemprov Sumsel menggandeng aparat keamanan seperti TNI, Polri, hingga semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.  "Kami beberapa kali menggelar rapat koordinasi bersama Forkompinda provinsi dan kabupaten/kota serta pimpinan perusahaan," kata Fatoni melalui keterangan tertulis, Rabu, 13 Desember 2023.   Fatoni mengatakan Pemprov Sumsel juga memanfaatkan Sistem Operasi Pengendalian Karhutla Terpadu (Songket) dalam upaya monitoring karhutla. Aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS sebagai pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan. "Melalui Songket Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat," jelas Fatoni. Sedangkan di tataran kebijakan, Pemprov Sumsel mengeluarkan SK Gubernur Sumsel Nomor 269 tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutla Tahun 2023; serta Gubernur Sumsel No.302 tahun 2023 tentang Pembentukan Pos Komando Satgas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Karhutbunlah. Pemprov Sumsel juga menjalankan Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa hujan buatan sebanyak 12 kali selama periode Juni-November 2023. Kegiatan TMC ditujukan membasahi wilayah-wilayah yang sudah cukup lama tanpa hujan, terutama pada lahan gambut. Upaya pemadaman hutan dan lahan terbakar ini dilakukan secara terkoordinasi dalam satu komando oleh Sub Satgas Operasi Darat. Adapun untuk wilayah yang sulit dijangkau, satgas tersebut melakukan pemadaman dengan metode pemadaman udara. Fatoni menyebut pihaknya juga melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ada pula upaya penerapan kearifan lokal yaitu mengaktifkan Sub Satgas Doa yang melakukan Salat Istisqa untuk segera diturunkan hujan. Salat Istisqa ini digelar serentak melibatkan unsur TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat di Sumsel.  "Praktik ini dilakukan ketika hari tanpa hujan atau musim kemarau sudah cukup panjang," ungkap Fatoni. Sedangkan terkait penegakan hukum. Pemprov Sumsel melibatkan aparat seperti Polda Sumsel, Penegak Hukum Kementerian Lingkngan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kejaksaan.