Malang: Sebanyak 38 ribu atau 4,3 persen penduduk di Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan masuk dalam kategori miskin. Hal itu berdasarkan data angka kemiskinan Kota Malang pada 2022 yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang.
Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengatakan sebaran penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di seluruh wilayah di Kota Malang. Salah satu indikator garis kemiskinan tahun ini, yakni pendapatan per kapita sebesar Rp609 ribu per bulan.
"Meski ada penurunan angka kemiskinan sekitar 2 ribu jiwa, tapi angka ini belum menyamai angka sebelum pandemi. Sekarang belum serendah dulu. Karena saat pandemi angka kemiskinan terus meningkat," kata Erny, Kamis, 22 Desember 2022.
Oleh karena itu, Erny meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggencarkan dan memperbanyak program penekanan angka kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan maupun kesenjangan di Kota Malang bisa dapat ditekan.
"Kemiskinan di Kota Malang menyentuh siapa saja. Tidak berarti yang miskin tidak sekolah, mereka juga sekolah bahkan ada yang melalui program pemerintah," imbuhnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika tercengang dengan angka kemiskinan di Kota Malang. Idealnya angka kemiskinan adalah nol persen.
"Presentasenya memang kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ternyatakan sampai 38 ribu jiwa. Itu yang membuat saya tercengang," ujar dia.
Oleh karena itu, Made bakal menugaskan Komisi D DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti data angka kemiskinan itu bersama dinas terkait di Kota Malang. Dia menargetkan angka kemiskinan di Kota Malang bisa nol persen pada 2025.
"Dua tahun ini harus diselesaikan itu angka kemiskinan di Kota Malang. Di 2023 mungkin bisa ditekan menjadi 2 persen, kemudian 2024 menjadi 1,5 persen dan di 2025 menjadi nol persen," tegas Made.
Dia juga mendorong Pemkot Malang untuk segera menindaklanjuti data BPS tersebut dengan program program strategis. Menurutnya, angka kemiskinan adalah hal penting yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
"Kami tentu akan terus mengingatkan agar Pemkot Malang menggenjot program untuk menekan angka kemiskinan. Kita lihat saja penetrasi angka kemiskinan tahun depan," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Malang: Sebanyak 38 ribu atau 4,3 persen penduduk di
Kota Malang, Jawa Timur, dilaporkan masuk dalam kategori
miskin. Hal itu berdasarkan data angka kemiskinan Kota Malang pada 2022 yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Malang.
Kepala BPS Kota Malang, Erny Fatma Setyoharini, mengatakan sebaran penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan tersebar di seluruh wilayah di Kota Malang. Salah satu indikator garis kemiskinan tahun ini, yakni pendapatan per kapita sebesar Rp609 ribu per bulan.
"Meski ada penurunan angka kemiskinan sekitar 2 ribu jiwa, tapi angka ini belum menyamai angka sebelum pandemi. Sekarang belum serendah dulu. Karena saat pandemi angka kemiskinan terus meningkat," kata Erny, Kamis, 22 Desember 2022.
Oleh karena itu, Erny meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggencarkan dan memperbanyak program penekanan angka kemiskinan. Sehingga angka kemiskinan maupun kesenjangan di Kota Malang bisa dapat ditekan.
"Kemiskinan di Kota Malang menyentuh siapa saja. Tidak berarti yang miskin tidak sekolah, mereka juga sekolah bahkan ada yang melalui program pemerintah," imbuhnya.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika tercengang dengan angka kemiskinan di Kota Malang. Idealnya angka kemiskinan adalah nol persen.
"Presentasenya memang kecil, tapi kalau dilihat dari jumlah penduduk Kota Malang ternyatakan sampai 38 ribu jiwa. Itu yang membuat saya tercengang," ujar dia.
Oleh karena itu, Made bakal menugaskan Komisi D DPRD Kota Malang untuk menindaklanjuti data angka kemiskinan itu bersama dinas terkait di Kota Malang. Dia menargetkan angka kemiskinan di Kota Malang bisa nol persen pada 2025.
"Dua tahun ini harus diselesaikan itu angka kemiskinan di Kota Malang. Di 2023 mungkin bisa ditekan menjadi 2 persen, kemudian 2024 menjadi 1,5 persen dan di 2025 menjadi nol persen," tegas Made.
Dia juga mendorong Pemkot Malang untuk segera menindaklanjuti data BPS tersebut dengan program program strategis. Menurutnya, angka kemiskinan adalah hal penting yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
"Kami tentu akan terus mengingatkan agar Pemkot Malang menggenjot program untuk menekan angka kemiskinan. Kita lihat saja penetrasi angka kemiskinan tahun depan," ucap dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
