Mamuju: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Barat memperkuat pengawasan pemuktahiran data pemilih di wilayah perbatasan yang bersengketa.
Ketua Bawaslu Sulbar, Fitrinela Patonangi, mengatakan terdapat hal krusial dalam pengawasan pemilu di Sulbar karena konflik sengketa wilayah perbatasan antara Pemerintah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yakni di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Donggala.
"Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi terkait sengketa wilayah perbatasan tersebut dengan melibatkan masing masing Bawaslu Kabupaten di wilayah konflik tersebut agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan," kata Fitrinela di Mamuju, Minggu, 29 Januari 2023.
Dia menjelaskan pada tahapan pemuktahiran data pemilu di Sulbar akan dilaksanakan pengawasan secara ketat di wilayah perbatasan yang berkonflik tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.
Ia meminta kepada penyelenggara pemilu agar bertugas dengan baik dalam melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan Pemilu 2024 dapat berjalan sukses.
Selain itu ia memjnta agar setiap petugas memutakhiran data pemilu di Sulbar, dapat dibekali dengan pelatihan agar mengerti akan tugasnya serta tidak melakukan kesalahan dalam bekerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran pemilu.
"Petugas yang bekerja pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Sulbar diminta bekerja sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran pemilu," jelas Fitrinela.
Ia menyampaikan Bawaslu Sulbar juga telah melakukan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Sulbar.
"Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih juga untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak kehilangan hak pilihnya di pemilu," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Mamuju: Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu) Sulawesi Barat memperkuat pengawasan pemuktahiran data pemilih di wilayah perbatasan yang bersengketa.
Ketua Bawaslu
Sulbar, Fitrinela Patonangi, mengatakan terdapat hal krusial dalam pengawasan
pemilu di Sulbar karena konflik sengketa wilayah perbatasan antara Pemerintah Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah yakni di Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Donggala.
"Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan koordinasi terkait sengketa wilayah perbatasan tersebut dengan melibatkan masing masing Bawaslu Kabupaten di wilayah konflik tersebut agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan aturan," kata Fitrinela di Mamuju, Minggu, 29 Januari 2023.
Dia menjelaskan pada tahapan pemuktahiran data pemilu di Sulbar akan dilaksanakan pengawasan secara ketat di wilayah perbatasan yang berkonflik tersebut, agar tidak terjadi pelanggaran pemilu.
Ia meminta kepada penyelenggara pemilu agar bertugas dengan baik dalam melakukan pemutakhiran data pemilih di wilayah tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran dan Pemilu 2024 dapat berjalan sukses.
Selain itu ia memjnta agar setiap petugas memutakhiran data pemilu di Sulbar, dapat dibekali dengan pelatihan agar mengerti akan tugasnya serta tidak melakukan kesalahan dalam bekerja, yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran pemilu.
"Petugas yang bekerja pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Sulbar diminta bekerja sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran pemilu," jelas Fitrinela.
Ia menyampaikan Bawaslu Sulbar juga telah melakukan rapat koordinasi persiapan pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih di Sulbar.
"Pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih juga untuk memastikan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tidak kehilangan hak pilihnya di pemilu," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
