Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah (PD) Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Bayu Adi Putranto.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah (PD) Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, Bayu Adi Putranto.

Ini Kronologi Penggelapan Uang Pajak Hingga Rp6 Miliar Terbongkar

Nasional pajak kasus korupsi kasus penggelapan Penegakan Hukum penerimaan pajak
Hendrik Simorangkir • 21 April 2022 21:55
Tangerang: Sebanyak Rp6 miliar uang pajak di Samsat Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, diduga digelapkan. Penggelapan uang negara itu diduga dilakukan oleh empat orang oknum.
 
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pelayanan Pendapatan Daerah (PD) Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Bayu Adi Putranto mengatakan penggelapan uang berasal dari pembayaran pajak kendaraan Bea Balik Nama (BBN) 1 atau kendaran baru yang dikenakan pajak sebesar 12,5 persen dari harga nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).
 
"Dari keempatnya, tiga orang merupakan oknum yang bekerja di Samsat Kelapa Dua, sementara satu orang lainnya adalah orang luar. Ketiga oknum tersebut diantaranya pejabat eselon IV, staf yang merupakan ASN, dan pekerja harian lepas (PHL)," ujarnya, Kamis, 21 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kasus itu terungkap saat dirinya mendapati informasi adanya kejanggalan pemasukan pajak pada tahun 2021, pada akhir Maret 2022. Terdapat kejanggalan data dalam jumlah yang sangat signifikan.
 
"Ada yang janggal, saya pun langsung membuat surat dan melaporkan ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Banten, untuk dilakukan pemeriksaan secara internal. Penggelapan uang tersebut terjadi pada 2021," katanya.
 
Baca: Pendapatan Negara Tembus Rp501 Triliun per Maret
 
Tiga pelaku yang merupakan anak buahnya telah mengakui kesalahannya. Mereka dipastikan tidak menyetorkan uang pajak kendaraan Bea Balik Nama (BBN) 1 atau kendaran baru ke negara.
 
"Setelah diperiksa Bapenda, mereka pun mengakuinya. Bahkan mereka pun sudah mengembalikan uang tersebut kepada negara, tapi kami belum mengetahui berapa jumlah pastinya dan saat ini masih dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi Banten," jelasnya.
 
Berdasarkan pengakuan para pelaku, nominal uang yang yang didapatkan hasil penggelapan itu bervariasi. Mulai dari Rp3 miliar lebih hingga ratusan juta.    
 
"Pengakuannya berbeda-beda, jadi ada yang Rp3 miliar lebih itu dari oknum pejabat, hingga ada yang dapat Rp600 juta hingga Rp700 juta. Itu saya tahu berdasarkan pemeriksaan. Jadi saya pun belum begitu percaya kepada mereka," kata Bayu.
 
Hasil dari pemeriksaan tersebut, keempat orang oknum menggunakan uang tersebut dipakai untuk biaya hidup sehari-hari.
 
"Dipakai buat biaya hidup sehari-hari kemungkinannya. Tapi kan ini masih dilakukan pemeriksaan terkait uang tersebut buat apanya ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai. tapi Kalau sehari-hari di kantor, ketiga oknum tersebut tidak terlihat ada perubahan," ungkapnya.
 
Bayu menjelaskan, saat ini keempat oknum tersebut telah mendapatkan sanksi sesuai dengan jabatannya terkait penggelapan uang negara tersebut. Untuk pejabat eselon IV sudah dinonaktifkan.
 
"sanksinya dari BKD Provinsi Banten. Yang staf ASN sudah dipindahkan sambil dilakukan pemeriksaan. Untuk oknum dua lainnya akan ada tuntutannya," ucap dia.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif