Komisioner KPU, Ilham Saputra (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (ketiga kiri) saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan santunan secara simbolis di Kantor KPU Kota Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. Medcom.id/Antonio
Komisioner KPU, Ilham Saputra (kedua kiri), Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron (ketiga kiri) saat memberikan sambutan dalam kegiatan penyerahan santunan secara simbolis di Kantor KPU Kota Bekasi, Jumat 12 Juli 2019. Medcom.id/Antonio

Komisi II DPR Akan Panggil DKPP soal Sanksi Komisioner KPU

Nasional pileg pilpres 2019 pemilu serentak 2019
Antonio • 12 Juli 2019 19:12
Bekasi: Komisi II DPR RI akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk membahas pencopotan dua komisioner internal KPU. Mereka ialah Ilham Saputra yang menjabat Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik; serta Evi Novida Ginting Manik yang menjabat Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.
 
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, rekomendasi DKPP tersebut hanya sanksi untuk pemberhentian kedua komisioner KPU dari tupoksinya. Bukan dari keanggotaan sebagai komisioner.
 
"Nanti kami akan rapatkan dengan DKPP. Kami baru dapat informasi awal dari DKPP, itu pun informal," kata dia di Kantor KPU Kota Bekasi, Jumat 12 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Herman mengaku sudah bertemu dengan Ilham. Dia rencananya akan bertemu dengan Evi untuk mencari informasi terkait sanksi. Namun, sanksi ini akan dibahas secara formal antara Komisi II DPR dan DKPP dalam waktu dekat.
 
"Saya kira masih ada hal lain yang tentu lebih berat yang tentu perlu dieksplorasi DKPP," kata dia.
 
Informasi sementara yang diterimanya dari DKPP secara informal, Evi melanggar keputusan penetapan KPU di daerah. Sementara Ilham terkait diberi sanksi karena Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura.
 
"Sejauh ini memang informasinya informal dan kami masih perlu untuk menggali lebih dalam," sambung Herman.
 
Jadi konsokuensi
 
Komisioner KPU Ilham Saputra menyebut sanksi yang ia terima salah satu konsekuensi sebagai penyelenggara Pemilu. KPU hanya bisa bekerja maksimal dalam menjalankan tugas sesuai undang-undang.
 
"Tapi kemudian DKPP memutuskan lain, kita harus hormati, sebagai sesama penyelenggara pemilu kita harus hormati dan taat pada putusan DKPP tersebut," ujarnya.
 
Sanksi yang diberikan DKPP bukan rekomendasi sebagai anggota KPU. Rekomendasi yang diberikan DKPP berupa pencoptan Ilham dari jabatan ketua Divisi Teknis dan Logistik.
 
"Juga demikian Bu Evi dibebastugaskan dari divisi SDM," jelasnya.
 
Pihaknya akan menjalankan rekomendasi tersebut sebagai bentuk kepatuhan penyelenggara Pemilu. Dirinya juga yakin hal itu tidak akan berpengaruh pada kinerja KPU. Khususnya, dalam menghadapi Pilkada serentak.
 
"Saya kira tidak ya, tapi tentu saja nanti melihat bagaimana transfer knowledge jika pleno sebagai apa, tinggal jalan saja. Atau kemudian saya masih divisi teknis mungkin sebagai wakil, nanti kita coba bicarakan dalam pleno-pleno kami," tuturnya.
 
Ia memastikan, tindak lanjut mengenai rekomendasi DKPP tersebut akan segera dibahas. "Segera, kan tujuh hari masa kerja, masih lama lah, masih ada tugas-tugas lain, kita mengawal MK dan sebagainya," tutup Ilham.
 


 

(SUR)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif