Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melarang para siswa untuk mengikuti unjuk rasa pada Senin, 30 September 2019. Kepala SMAN 1 Kota Yogyakarta Miftakodin mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan talkshow demokrasi sejak Senin, 30 September hingga Kamis, 4 Oktober 2019.
"Pagi tadi kami sudah kumpulkan OSIS dan MPK untuk mempersiapkan acara talkshow tersebut," kata Miftakodin kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2019.
Miftakodin menjelaskan pihak sekolah mengadakan acara tersebut untuk mencegah para siswanya mengikuti demo dari ajakan pesan berantai pada aplikasi pesan.
Pihak sekolah akan mengundang ahli hukum perundang-undangan serta perwakilan dari kepolisian sebagai narasumber acara. Para narasumber akan memberikan penjelasan kepada para siswa terkait rencana undang-undang yang akan disahkan dan kini menjadi polemik di masyarakat.
"Akan dijabarkan apa sih yang dipermasalah UU tersebut. Efeknya yang bakal timbul dari sisi budaya dan, masyarakat seperti apa," jelas Miftakodin.
Talk show ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para siswa mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Selain itu pihak sekolah juga meminta para narasumber untuk menekankan tugas utama sebagai seorang pelajar.
"Kami ingin menekankan bahwa tugas siswa adalah belajar belum waktunya untuk berdemo. Karena kebanyakan siswa ikut demo itu hanya karena ikut-ikutan dan mereka tidak tahu persoalannya," pungkas Miftakodin.
Sebelumnya ajakan siswa Yogyakarta untuk berdemo beredar di grup aplikasi pesan sejak Rabu, 25 September 2019 malam. Isi pesan tersebut mengajak siswa siswi indonesia untuk bergerak pada Senin, 30 September 2019 ke Tugu Yogyakarta. Titik kumpulnya terbagi menjadi empat tempat yang berada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta.
Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melarang para siswa untuk mengikuti unjuk rasa pada Senin, 30 September 2019. Kepala SMAN 1 Kota Yogyakarta Miftakodin mengatakan pihaknya akan menyelenggarakan
talkshow demokrasi sejak Senin, 30 September hingga Kamis, 4 Oktober 2019.
"Pagi tadi kami sudah kumpulkan OSIS dan MPK untuk mempersiapkan acara
talkshow tersebut," kata Miftakodin kepada Medcom.id, Jumat, 27 September 2019.
Miftakodin menjelaskan pihak sekolah mengadakan acara tersebut untuk mencegah para siswanya mengikuti demo dari ajakan pesan berantai pada aplikasi pesan.
Pihak sekolah akan mengundang ahli hukum perundang-undangan serta perwakilan dari kepolisian sebagai narasumber acara. Para narasumber akan memberikan penjelasan kepada para siswa terkait rencana undang-undang yang akan disahkan dan kini menjadi polemik di masyarakat.
"Akan dijabarkan apa sih yang dipermasalah UU tersebut. Efeknya yang bakal timbul dari sisi budaya dan, masyarakat seperti apa," jelas Miftakodin.
Talk show ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada para siswa mengenai duduk perkara yang sebenarnya. Selain itu pihak sekolah juga meminta para narasumber untuk menekankan tugas utama sebagai seorang pelajar.
"Kami ingin menekankan bahwa tugas siswa adalah belajar belum waktunya untuk berdemo. Karena kebanyakan siswa ikut demo itu hanya karena ikut-ikutan dan mereka tidak tahu persoalannya," pungkas Miftakodin.
Sebelumnya ajakan siswa Yogyakarta untuk berdemo beredar di grup aplikasi pesan sejak Rabu, 25 September 2019 malam. Isi pesan tersebut mengajak siswa siswi indonesia untuk bergerak pada Senin, 30 September 2019 ke Tugu Yogyakarta. Titik kumpulnya terbagi menjadi empat tempat yang berada di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kota Yogyakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
