Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menargetkan akhir tahun 2020 dapat menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan untuk mencapai predikat KLA, Kota Bogor masih ada beberapa tahapan dan mekanisme yang ditetapkan Kementerian PPA.
"Kami optimis tahun depan bisa menyandang predikat KLA," kata Dedie di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 30 Agustus 2019.
Dedie menjelaskan ada beberapa predikat tingkat penghargaan kota dan kabupaten layak anak mulai dari pratama, madya, nindya, utama dan prestasi tertinggi adalah KLA.
Menurut Dedie saat ini Kota Bogor telah berada di posisi nindya untuk menuju predikat KLA. Kota Bogor cukup melewati satu tahapan lagi yakni utama. Untuk mencapai semua itu, perlu adanya komunikasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah) agar tidak hanya dinas terkait yang berupaya mewujudkan predikat KLA.
Mantan Direktur KPK itu juga menjelaskan dengan adanya penerapan WiFi di taman-taman kota dan tempat umum yang menjadi salah satu indikator persyaratan KLA dari Kementerian PPA, saat ini masih menjadi perdebatan.
"Wifi memang menjadi salah satu indikator persyaratan KLA namun aksesnya masih perlu dibatasi. Sebab, anak-anak masih bisa mengakses konten-konten negatif. Perlu adanya pembatasan akses agar anak-anak tidak dapat mengakses konten pornografi," beber Dedie.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor, Artiana Yanar Anggraini mengatakan Kota Bogor sejak tahun 2017 terus meningkatkan predikat penghargaan kota dan kabupaten layak anak.
"2017 Kota Bogor berhasil meraih tingkat pratama, tahun 2018 meningkat meraih tingkat madya dan tahun 2019 berpredikat nindya," kata Artiana saat dihubungi Medcom.id.
Diungkapkan Artiana, untuk meraih predikat KLA sangat dibutuhkan sinergitas. Sinergitas itu sangat penting karena akan menambah penilaian termasuk inovasi dan administrasi pendukung. "sinergitas harus ditingkatkan lagi. Kalau antar lembaga tidak sinergitas berarti tidak meningkat," jelas Artiana.
Bogor: Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Jawa Barat menargetkan akhir tahun 2020 dapat menyandang predikat Kota Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).
Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mengatakan untuk mencapai predikat KLA, Kota Bogor masih ada beberapa tahapan dan mekanisme yang ditetapkan Kementerian PPA.
"Kami optimis tahun depan bisa menyandang predikat KLA," kata Dedie di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 30 Agustus 2019.
Dedie menjelaskan ada beberapa predikat tingkat penghargaan kota dan kabupaten layak anak mulai dari pratama, madya, nindya, utama dan prestasi tertinggi adalah KLA.
Menurut Dedie saat ini Kota Bogor telah berada di posisi nindya untuk menuju predikat KLA. Kota Bogor cukup melewati satu tahapan lagi yakni utama. Untuk mencapai semua itu, perlu adanya komunikasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah) agar tidak hanya dinas terkait yang berupaya mewujudkan predikat KLA.
Mantan Direktur KPK itu juga menjelaskan dengan adanya penerapan WiFi di taman-taman kota dan tempat umum yang menjadi salah satu indikator persyaratan KLA dari Kementerian PPA, saat ini masih menjadi perdebatan.
"Wifi memang menjadi salah satu indikator persyaratan KLA namun aksesnya masih perlu dibatasi. Sebab, anak-anak masih bisa mengakses konten-konten negatif. Perlu adanya pembatasan akses agar anak-anak tidak dapat mengakses konten pornografi," beber Dedie.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor, Artiana Yanar Anggraini mengatakan Kota Bogor sejak tahun 2017 terus meningkatkan predikat penghargaan kota dan kabupaten layak anak.
"2017 Kota Bogor berhasil meraih tingkat pratama, tahun 2018 meningkat meraih tingkat madya dan tahun 2019 berpredikat nindya," kata Artiana saat dihubungi Medcom.id.
Diungkapkan Artiana, untuk meraih predikat KLA sangat dibutuhkan sinergitas. Sinergitas itu sangat penting karena akan menambah penilaian termasuk inovasi dan administrasi pendukung. "sinergitas harus ditingkatkan lagi. Kalau antar lembaga tidak sinergitas berarti tidak meningkat," jelas Artiana.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
