Manado: Peringatan Hardiknas juga berlangsung di Manado, Sulawesi Utara. Puluhan mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi Manado menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Satu di antaranya menolak tenaga kerja asing lantaran mereka tak mau jadi 'pembantu' di negeri sendiri.
"Jangan kita dijadikan pembantu di negeri sendiri," kata Hengki Robot, koordinator aksi, di depan kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu, 2 Mei 2018.
Selain itu, Hengki dan rekan-rekannya menyampaikan lima tuntutan lain. Yakni, pemerataan fasilitas pendidikan Indonesia; tingkatkan kualitas tenaga pengajar di Indonesia; tolak liberasi pendidikan; berikan hak pendidikan bagi seluruh warga; dan transparansi anggaran pendidikan 20 persen.
Hengki menilai tujuan pendidikan untuk memerdekakan manusia Indonesia belum terwujud.
"Pendidikan sampai hari ini masih seperti barang dagangan. Padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dituntut agar segera direalisadikan," kata Hengki.
Sementara itu, Hengki menuturkan sejumlah kebijakan pemerintah tidak didukung dengan fasilitas pendidikan yang optimal. Dia mencontohkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Masih banyak, katanya, sekolah yang terpaksa meminjam komputer untuk melaksanakan UNBK.
"Banyak sekolah yang belum mempunyai komputer tapi disuruh pakai sistem UNBK. Seharusnya kebijakan yang diterapkan dibarengi dengan pemerataan fasilitas," katanya.
Terkait dengan penolakan tenaga kerja asing, Hengki menyebut bahwa tuntutan itu dilakukan lantaran melihat kualitas pendidikan yang ada saat ini. Seharusnya kata dia, pemerintah lebih memberdayakan anak bangsa dengan meningkatkan kualitasnya sebelum bersaing dengan negara luar.
"Realitas yang ada saat ini banyak para sarjana yang menganggur usai lulus kuliah. Seharus ini menjari perhatian para pejabat bagaimana memberdayakan anak bangsa. Nah kalau TKA sudah bebas masuk, terus anak-anak bangsa ini mau dikemanakan," kritik Hengki.
Hengki pun mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan sembari meningkatkan kualitas dan pemberdayaan anak bangsa.
Manado: Peringatan Hardiknas juga berlangsung di Manado, Sulawesi Utara. Puluhan mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi Manado menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Satu di antaranya menolak tenaga kerja asing lantaran mereka tak mau jadi 'pembantu' di negeri sendiri.
"Jangan kita dijadikan pembantu di negeri sendiri," kata Hengki Robot, koordinator aksi, di depan kampus Universitas Sam Ratulangi Manado, Rabu, 2 Mei 2018.
Selain itu, Hengki dan rekan-rekannya menyampaikan lima tuntutan lain. Yakni, pemerataan fasilitas pendidikan Indonesia; tingkatkan kualitas tenaga pengajar di Indonesia; tolak liberasi pendidikan; berikan hak pendidikan bagi seluruh warga; dan transparansi anggaran pendidikan 20 persen.
Hengki menilai tujuan pendidikan untuk memerdekakan manusia Indonesia belum terwujud.
"Pendidikan sampai hari ini masih seperti barang dagangan. Padahal pendidikan merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang dituntut agar segera direalisadikan," kata Hengki.
Sementara itu, Hengki menuturkan sejumlah kebijakan pemerintah tidak didukung dengan fasilitas pendidikan yang optimal. Dia mencontohkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Masih banyak, katanya, sekolah yang terpaksa meminjam komputer untuk melaksanakan UNBK.
"Banyak sekolah yang belum mempunyai komputer tapi disuruh pakai sistem UNBK. Seharusnya kebijakan yang diterapkan dibarengi dengan pemerataan fasilitas," katanya.
Terkait dengan penolakan tenaga kerja asing, Hengki menyebut bahwa tuntutan itu dilakukan lantaran melihat kualitas pendidikan yang ada saat ini. Seharusnya kata dia, pemerintah lebih memberdayakan anak bangsa dengan meningkatkan kualitasnya sebelum bersaing dengan negara luar.
"Realitas yang ada saat ini banyak para sarjana yang menganggur usai lulus kuliah. Seharus ini menjari perhatian para pejabat bagaimana memberdayakan anak bangsa. Nah kalau TKA sudah bebas masuk, terus anak-anak bangsa ini mau dikemanakan," kritik Hengki.
Hengki pun mengharapkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan sembari meningkatkan kualitas dan pemberdayaan anak bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RRN)
