Petani Sebut Ada Praktik Jual Beli Kuota Bawang Putih
Ilustrasi bawang putih. Foto:Antara/Buddiyanto
Mataram: Petani di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), mencium ada praktik jual beli kuota wajib tanam bawang putih oleh para importir untuk mengelabui kewajiban. Jika terbukti, praktik ini melanggar Permentan Nomor 38 Tahun 2017 tentang rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH).

Petani melihat ada kejanggalan pada realisasi wajib tanam lima persen dari kuota impor sebagaimana yang disyaratkan di dalam permentan. 

Ketua Kelompok Tani Orong Sorga, Sinawarni, menuturkan, di tengah musim tanam bawang putih 2017 di Sembalun, pemerintah memang melaksanakan kewajibannya untuk memverifikasi wajib tanam dari para importir. Hanya, hal itu tidak dilakukan secara konsisten. 


Akibatnya, kata dia, muncul tawaran pembelian kuota lahan bawang putih dari para importir. "Dari pada kita disuruh tanam, lebih baik kita beli kuota tanam petani. Dengan begitu kewajiban tanam lima persen sudah terlaksana," ujar Sinawarni menirukan ucapan salah satu importir, seperti dilansir Antara, Rabu, 16 Mei 2018.

Kondisi itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan RI.

"Jadi pemerintah ini hanya datang dan mengecek di mana letak lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai," ucapnya.

Baca: Importir Kritik Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih

Untuk sistem pembelian kuota ini, Ketua Kelompok Tani Montong Mentagi, Ahmadi, mengisahkan bahwa petani mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari para importir. 

"Saya pernah ditawarkan, untuk lima hektare lahan akan dibayar Rp200 juta. Tugasnya hanya mengatakan kepada petugas yang datang bahwa bawang putih itu adalah milik perusahaan importir," tutur Ahmadi.

Akan diusut

Terhadap dugaan pemotongan jatah bawang putih, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan akan mengusutnya. Apalagi, pemerintah menarik anggaran Rp100 miliar dari dana APBN-P 2017 untuk penyerapan benih bawang putih lokal di Sembalun.

"Kita akan cek dulu informasinya, apakah dugaan itu (pemotongan jatah benih) benar adanya atau tidak," kata Direktur Ditreskrimsus Polda NTB Kombes Syamsudin Baharuddin.

Sebelum turun ke lapangan dan mengklarifikasi dugaan persoalan ini, kepolisian akan menentukan arah penanganan.

"Pastinya kita akan bicarakan dulu, apakah berkaitan dengan bidang indagsi (industri, perdagangan, dan investasi) atau malah lari ke tipikor (tindak pidana korupsi). Biar jelas arah penanganannya," ujarnya.

Ratusan Hektare

Menanggapi keluhan sejumlah kelompok tani di Sembalun, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Suwandi, mengatakan pengajuan dari importir baru bisa disetujui jika memenuhi syarat tempat hingga terpampang jelas nama kelompok tani yang setuju bekerja sama.

Yang tidak kalah penting, menurut dia, lahan yang diajukan untuk tanam bawang harus merupakan ekstensifikasi. Karena kebijakan ini bertujuan untuk menambah produksi hingga bisa menyukseskan swasembada bawang putih pada 2020.

“Wajib tanam 5 persen bagi importir itu tujuannya memang untuk menambah luas tanam. Untuk menuju swasembada,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementan, terdapat 12 dari 61 importir yang terkena wajib tanam di Sembalun. Luas lahan wajib tanam ini mencapai 1,36 ribu hektare. Angka tersebut setara dengan 28,63 persen dari total wajib tanam dari rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) 2017 hingga Maret 2018 sebanyak 4,75 ribu hektare.

Dari kewajiban tanam ini, realisasi di Sembalun baru mencapai 189,2 hektare atau 13,91 persen. Delapan dari 12 importir tersebut pun diketahui merealisasikan tanam menggunakan benih lokal.

“Nah, kalau di situ ada masalah, kita monitor terus. Rutin. Bahkan dari dinas berwajib mengontrol semua,” kata Suwandi.






(UWA)