Bandung: Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) menilai pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam memenuhi amanah reformasi. Hal itu seiring dengan 25 tahun pascagelombang reformasi 21 Mei 1998 saat Soeharto digulingkan dari kursi nomor satu di Indonesia.
Menurut Ketua PIM Jawa Barat, Eko Arief Nugroho, momen menjelang tahun politik harus dicermati oleh masyarakat untuk menentukan pilihan baik legislatif maupun eksekutif. Pasalnya, kata dia, hingga kini pemerintah tak merealisasikan berbagai tuntutan yang dilakukan saat tragedi 1998 silam yaitu gerakan civil society.
"Untuk kembali meluruskan jalan Reformasi, kami memandang perlu melakukan kritik oto kritik lintas generasi dalam membangun pemahaman bahwa Indonesia butuh perubahan," kata Eko, Senin, 29 Mei 2023.
Ia mengatakan dengan kondisi saat ini, dengan semakin menajamnya disparitas antara yang seharusnya dengan kenyataan dalam berbangsa dan bernegara, harus ada dorongan agar civil society yang makin dilemahkan oleh negara bisa kembali bangkit menguat.
"PIM akan terus mendorong penguatan civil society sebagai prasyarat demokrasi substansi. Civil society semakin lemah dan akan mati jika tidak ada penguatan," sambungnya.
PIM pun mengajak seluruh aktivis dan semua masyarakat untuk tidak memilih siapapun calon pemimpin eksekutif dan legislatif yang hanya akan melanjutkan kegagalan dalam memenuhi amanat reformasi 1998.
"PIM Menuntut agar penguasa negara untuk meluruskan reformasi dengan memenuhi tuntutan reformasi secara bersungguh-sungguh dan berkeadilan," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Bandung: Perkumpulan Indonesia Muda (PIM) menilai pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam memenuhi amanah reformasi. Hal itu seiring dengan 25 tahun pascagelombang reformasi 21 Mei 1998 saat Soeharto digulingkan dari kursi nomor satu di Indonesia.
Menurut Ketua PIM Jawa Barat, Eko Arief Nugroho, momen menjelang tahun politik harus dicermati oleh masyarakat untuk menentukan pilihan baik legislatif maupun eksekutif. Pasalnya, kata dia, hingga kini pemerintah tak merealisasikan berbagai tuntutan yang dilakukan saat tragedi 1998 silam yaitu gerakan
civil society.
"Untuk kembali meluruskan jalan Reformasi, kami memandang perlu melakukan kritik oto kritik lintas generasi dalam membangun pemahaman bahwa Indonesia butuh perubahan," kata Eko, Senin, 29 Mei 2023.
Ia mengatakan dengan kondisi saat ini, dengan semakin menajamnya disparitas antara yang seharusnya dengan kenyataan dalam berbangsa dan bernegara, harus ada dorongan agar
civil society yang makin dilemahkan oleh negara bisa kembali bangkit menguat.
"PIM akan terus mendorong penguatan
civil society sebagai prasyarat demokrasi substansi.
Civil society semakin lemah dan akan mati jika tidak ada penguatan," sambungnya.
PIM pun mengajak seluruh aktivis dan semua masyarakat untuk tidak memilih siapapun calon pemimpin eksekutif dan legislatif yang hanya akan melanjutkan kegagalan dalam memenuhi amanat reformasi 1998.
"PIM Menuntut agar penguasa negara untuk meluruskan reformasi dengan memenuhi tuntutan reformasi secara bersungguh-sungguh dan berkeadilan," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id(MEL)
