Demi Syarkawi
3Contents

DEMI SYARKAWI

Updated 11 Maret 2018 13:05
  1. Demi Syarkawi
  2. Tarik-ulur Margin Error
  3. Di Balik Citra Anti-Kartel
  • Content 1 of 3
Telusur

Demi Syarkawi

M Rodhi Aulia, Lis Pratiwi    •    09 Maret 2018 21:40

Ilustrasi: Medcom Ilustrasi: Medcom

Jakarta: Sembari mengelus dada, Ine Minara S. Ruky berkata, “Saya syok dituduh seperti itu (prokartel), gemetaran. Sampai sekarang kalau baca beritanya kayak di-bully.”
 
Inilah pengalaman pertama Ine mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, pada awal Februari 2018.
 
Ine adalah salah satu anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2017-2022. Tuduhan tidak independen, memiliki konflik kepentingan, hingga bertujuan melemahkan KPPU, dialamatkan kepada wanita bergelar profesor itu.
 
Peran Ine sebagai saksi ahli PT Tirta Investama (Aqua Danone) dalam kasus Aqua vs Le Minerale, menjadi pemicu. Padahal, sebagai ahli ekonomi industri dan persaingan usaha, tugasnya hanya membahas substansi kasus dari kacamata akademis. Tidak masuk perkara.
 

Profesinya sebagai akademisi membuat Ine asing dengan ‘serangan’ anggota DPR.


“Saya kan sudah (berusia) 70 tahun ya, jadi saya sering berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan mencari bekal untuk pulang. Saya melakukan itu (jadi saksi ahli dan Pansel) hanya ingin mengamalkan ilmu,” beber guru besar Universitas Indonesia ini saat ditemui Medcom.id di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018.



Pakar ekonomi industri dan persaingan usaha Prof. DR. Ine Minara S. Ruky. (Medcom/Lis)


DPR mencap semua Pansel Komisioner KPPU tidak independen. Selain Ine, ada Ketua Pansel Komisioner KPPU Hendri Saparini, yang menjabat komisaris di PT Telkom Tbk. Kemudian Rhenald Kasali, sebagai Komisaris Angkasa Pura II, dan Alexander Lay sebagai pengacara dan Komisaris Pertamina. Perusahaan-perusahaan tersebut pernah berperkara di KPPU.
 
Ada pula Cecep Sutiawan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, yang ditugasi sebagai Sekretaris Pansel. Ia turut dipersalahkan lantaran konsultan yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi, PT Quantum, mempekerjakan David Tobing sebagai penilai. David sendiri pernah menjadi pengacara dalam sebuah perkara yang melawan KPPU.
 
Karena dianggap memiliki konflik kepentingan, DPR menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon komisioner KPPU hasil seleksi Pansel. Malah, DPR menggulirkan wacana untuk mengganti Pansel.
 
Berbeda dengan Ine, Rhenald Kasali tampak lebih santai menghadapi tudingan DPR. Dia mengatakan, alasan konflik kepentingan mudah dicari. Pula Hendri Saparini, yang menilai opini tidak independen itu sengaja dibuat karena DPR tidak setuju hasil seleksi.
 
“Mengembalikan hasil ke presiden kan butuh argumen. Ini yang dibangun,” kata Hendri saat kami temui di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Jakarta, Senin, 5 Maret 2018.





Membela sang ketua
 
Drama seleksi dimulai sejak jauh hari. Di awal Pansel terbentuk, Ine mengatakan ia dan anggota lain sempat mendapat intervensi oleh pihak tertentu. Pesannya, “memperhatikan” salah satu petahana Komisioner KPPU.
 

Caranya beragam, mulai dari telepon, pesan singkat, hingga menitipkan tujuan lewat orang dekat. Semuanya mensponsori satu nama; sang ketua KPPU, Syarkawi Rauf.


“Kami abaikan semua itu. Yang mensponsori juga tidak memaksa dan tidak dipermasalahkan ketika dia (Syarkawi) tidak lolos (seleksi). Menerima saja,” tutur Ine.
 
Sebagai catatan, Syarkawi Rauf dinyatakan tidak lolos seleksi tahap pertama, yakni, uji potensi dan kompetensi.
 
Kali ini, giliran DPR. Tudingan tidak independennya Pansel justru dikemukakan usai 18 calon komisioner KPPU hasil seleksi disetujui presiden. Alhasil, tudingan itu menimbulkan kontroversi. Pasalnya, DPR tidak bersuara saat Pansel terbentuk 8 Agustus 2017. Mengapa baru sekarang dipersoalkan?
 


 
 
***
 
 
USAI menerima tamu di ruang kerjanya, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana bergegas ke ruang rapat komisi di Gedung DPR RI, Jakarta. Siang itu, Rabu, 7 Maret 2018, Azam ingin menemui tim Medcom Files yang sudah menunggu dirinya.
 
Sebelum memulai perbincangan, Azam meminta secangkir teh hangat kepada seorang stafnya. Tak hanya itu, dia juga meminta dua bundel Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
 
"Coba yang dulu (Keppres) yang kemarin saya minta sama kamu, tim Pansel lima tahun lalu dan lima tahun yang lalu lagi," pinta Azam kepada stafnya.
 
Azam menganggap komposisi tim Pansel Komisioner KPPU periode 2017-2022 bermasalah. Apa sebab? Latar belakang sejumlah anggota Pansel mendorong adanya konflik kepentingan dalam penyeleksian calon Komisioner KPPU.
 
Azam pun membuka Keppres yang sempat ia minta dari stafnya. Halaman demi halaman dibuka, lantas membacakan sejumlah nama tim Pansel KPPU di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang ditetapkan pada April 2005 dan Juli 2011.
 
"Ini tidak ada dari korporasi. Tidak ada pelaku usaha yang bermasalah. Ini dua periode. Kalau sekarang (bagian dari) pengusaha yang bermasalah dengan KPPU. Inikan contoh," tegas Azam seraya mengangkat bundelan Keppres itu tinggi-tinggi.
 
Sikap kehati-hatian SBY saat membentuk tim Pansel sangat dipuji Azam - yang juga anak buah SBY di Partai Demokrat. Sikap itu, kata dia, demi menghindari munculnya prasangka yang tidak perlu dalam pelaksanaan tugas-tugas Pansel.
 
"Sekarang beda. Pengusaha yang dimasukkan. Kalau (dari perusahaan) yang tidak bermasalah, okelah. Tapi kan ini (perusahaan) yang bermasalah dan dihukum KPPU," ucap Azam.
 

Sejatinya, memang tidak ada syarat Pansel harus bukan dari perusahaan. Namun secara logika, kata Azam, Pansel harus bebas dari unsur perusahaan. Apalagi nyata-nyata bermasalah di KPPU.


"Tidak ada. Tapi kan kita punya logika," ucapnya.
 
Mengapa baru dipermasalahkan sekarang? Dengan santai Azam menjawab; saat pengumuman anggota Pansel diserahkan pemerintah kepada DPR pada Agustus 2017, dia sedang banyak tugas.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana. (MI)


Persoalan lain adalah penunjukan David Tobing oleh PT Quantum sebagai salah satu penilai, dianggap memperjelas adanya konflik kepentingan. David Tobing merupakan kuasa hukum dari perusahaan CNOOC yang juga berperkara di KPPU.
 
Peran David disebut ikut mewawancarai salah satu calon Anggota KPPU. Di antaranya Kamser Lumbanradja yang merupakan petahana Anggota KPPU dan Ketua Majelis Komisi yang menyidangkan perkara klien David.
 
"Bisa kita pikir sendiri pakai akal sehat kita, tidak masuk," ujar dia.


Pesanan?
 
Dalam RDP antara Pansel dengan Komisi VI, DPR meganggap hasil seleksi calon komisioner KPPU aneh. Pasalnya, Ketua KPPU yang kinerjanya dinilai bagus harus gugur. Sementara stafnya, yakni empat investigator KPPU yang ikut seleksi, bisa lolos.
 
Dalam RDP kedua, antara Komisi VI dengan PT Quantum, DPR meminta toleransi penilaian dalam uji potensi dan kompetensi. Dari ambang toleransi kelulusan 10 persen, dilebarkan menjadi 13 persen, agar Syarkawi masuk.
 
Sikap DPR itu disayangkan Rhenald Kasali. Dia mempertanyakan sikap anggota DPR yang terlalu fokus pada peserta yang tidak lulus. “Ada hubungan apa sehingga memperjuangkan yang tidak lulus harus masuk?,” heran dia.

Seandainya Syarkawi Rauf lolos dalam seleksi, apakah Komisi VI DPR tetap menolak melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Komisioner KPPU? Apakah Pansel tetap dituding tidak independen dan prokartel?

Azam membantah anggapan itu. Kedekatan Syarkawi dengan DPR adalah hubungan profesional. Tidak bisa dijadikan latar terkatungnya uji kepatutan dan kelayakan calon komisioner KPPU.

Lagi pula permasalahannya, kata Azam, bukan pada Syarkawi yang tak lolos, tetapi keinginan mendapat komisioner yang bagus. Meski tersirat, Komisi VI menilai kualitas itu ada pada Syarkawi.
 
“Kalau dituduh jago saya kalah, saya juga bisa menuduh dia (Pansel) punya jago, investasi di komisioner. Jadi kalau bermasalah lagi, kamu (komisioner) saya yang pilih, jangan dihukum. Bisa begitu,” kata Azam.



Syarkawi Rauf. (ANTARA)


Hingga kini, DPR enggan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 nama calon komisioner hasil seleksi Pansel.
 
Sementara itu, Syarkawi, yang disebut sebagai pemicu kontroversi seleksi pimpinan baru KPPU, enggan menanggapi.

“Kami ikut apa pun yang diputuskan pemerintah dan DPR. Sebagai profesional kami hanya akan fokus pada pekerjaan kami di KPPU sesuai UU No.5 Tahun 1999,” demikian jawabnya, saat kami hubungi, Senin, 5 Maret 2018.

Pada sisi lain, pandangan DPR tentang tidak independennya Pansel, dinilai tidak memiliki bukti. Kendati benar terkait dengan perusahaan yang pernah berperkara di KPPU, Ine mengatakan, tidak bisa langsung disimpulkan adanya konspirasi. Terlebih masalah itu sudah dibicarakan ke publik.

“Itu kan penghakiman. Masak inkumben tidak lolos dijadikan buktinya,” pungkas Ine.
 

Demi Syarkawi
3contents

DEMI SYARKAWI

Updated 11 Maret 2018 13:05
  1. Demi Syarkawi
  2. Tarik-ulur Margin Error
  3. Di Balik Citra Anti-Kartel