Di Balik Citra Anti-Kartel

Lis Pratiwi 09 Maret 2018 19:53 WIB
Demi Syarkawi
Di Balik Citra Anti-Kartel
Ilustrasi: Medcom

Hanya dalam waktu 3,5 bulan, aturan yang diminta IMF selesai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, telah lahir.


Jakarta: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme mengantar Orde Baru ke titik nadir perekonomian Indonesia. Pemusataan ekonomi terjadi – hanya berputar di kalangan tertentu.

Saat krisis moneter 1997-1999, Dana Moneter Internasional (IMF) siap mengucurkan bantuan, tapi banyak syaratnya. Salah satunya, dibuatkan Undang-undang Antimonopoli, dan membuka keran persaingan usaha.

Dalam kondisi dikejar waktu, penyerapan aturan dari negara lain pun dilakukan. Hanya dalam waktu 3,5 bulan, rancangannya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.
 

Saat itu pula Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk.


Dampaknya, menurut para ahli, banyak aturan yang tak sesuai dengan iklim usaha di Indonesia. Terlebih, inilah satu-satunya regulasi yang mendasari laku KPPU. Tanpa aturan turunan, juga tanpa indikator yang jelas dalam lingkup disiplin ekonomi.

Alhasil, UU ini dianggap ‘karet’. Rawan multi tafsir. Pula KPPU-nya, berpotensi menjadi alat kepentingannya.

Menurut para ahli dalam sebuah eksaminasi akademik tentang putusan-putusan KPPU, UU Antimonopoli di Indonesia tidak memiliki standar pembuktian berbasis disiplin ekonomi. Jadi, satu perkara dengan perkara lain yang serupa, keputusannya bisa berbeda.

Ambil misal di Amerika Serikat, Free Trade Commission Act - lembaga serupa KPPU, memiliki aturan turunan dan panduan untuk komisi menangani kasus. Ada teknik-teknik pembuktian atas dugaan pelanggaran. Jadi, komisi tahu apa yang harus dikerjakan.

“Kalau aturan KPPU (UU Antimonopoli) cacat dari segi substansi ekonomi. Dasar hukumnya juga tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya ekonomi di Indonesia,” kata ahli ekonomi persaingan usaha Ine Minara S. Ruky, saat ditemui Medcom.id di Jakarta Selatan, Kamis, 1 Maret 2018.
 

Alhasil, KPPU bisa menjadi alat kepentingan. Keputusannya bisa melahirkan kesan ‘membela pesaing’. Bukan sebagai wasit persaingan.


Jadi, kata Ine, kepemimpinan KPPU periode ini, yang dianggap hebat karena banyak menghukum perusahaan besar, justru banyak salah penilaian. Terutama mudahnya mencap kartel kepada pihak berperkara.

Bila dibedah satu per satu, banyak kalimat di dalam UU Antimonopoli yang dianggap mengambang. Sebagai contoh “persaingan usaha tidak sehat”, yang disebut dalam Pasal 1 ayat 6 UU Antimonopoli, indikatornya tidak jelas.

Jika dibandingkan dengan aturan tentang praktik bisnis unfair menurut US Antitrust Law, harus memenuhi tiga indikator, yaitu; menimbulkan kerugian substansial bagi konsumen, konsumen tidak dapat mengelak dari kerugian substansial itu, dan manfaat yang diperoleh lebih kecil dari kerugian.

Tanpa indikator tepat semacam itu, keputusan KPPU bisa merugikan ekonomi, juga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Membuktikan sebuah kartel tidak mudah. “Menurut saya, KPPU dengan UU yang karet ini tidak usah dulu menangani kasus-kasus yang sophisticated, karena dampaknya sangat besar dalam ekonomi,” imbuh anggota Pansel KPPU 2017-2022 ini.



Guru Besar Ilmu Ekonomi UI dan pakar ekonomi industri/persaingan usaha, Prof. Ine Minara S. Ruky. (Medcom/Lis)


Penguatan KPPU
 
Ide revisi UU Antimonopoli berkali-kali mengemuka. Akhirnya, pada 2016, DPR resmi mengusulkan perubahan.

Staf ahli Menteri Perdagangan bidang Perdagangan dan Jasa, Lasminingsih, mengatakan, ada 502 daftar inventarisasi masalah (DIM) dari 97 pasal. Sayangnya, perbaikan substansi tidak sampai setengahnya.

Secara umum, yang menjadi prioritas DPR adalah penguatan kelembagaan KPPU. Bahkan sempat ada wacana agar KPPU memiliki kuasa polisional; untuk menyadap dan menggerebek.
 

Namun, rencana itu dibatalkan setelah ditolak oleh Polri. Berbeda dengan Polisi dan KPK yang mengurusi kriminal kelas berat, tugas KPPU yang berbasis administrasi tidak membutuhkan kuasa itu.


Lasminingsih melanjutkan, pada dasarnya pemerintah setuju dengan adanya penguatan lembaga KPPU yang diinginkan DPR. Namun, aturan teknis mengenai kelembagaan tidak akan dimasukan dalam UU, melainkan dibuatkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Jadi dalam UU hanya membahas muatan substansi. Karena ini kan UU larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bukan UU KPPU,” katanya di Jakarta Pusat, Rabu, 7 Maret 2018.

Ada pula aturan leniency yang diusulkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf. Aturan ini diadopsi dari Jepang.

Leniency semacam insentif bagi pengadu. Pihak pertama yang membocorkan adanya praktik kartel pada KPPU, akan mendapatkan imunitas atau penghapusan denda. Sedangkan teman-teman anggota kartel lainnya akan dikenakan denda yang besar.

Sayangnya, kata Lasminingsih, definisi yang diterapkan tidak tepat. Pula denda yang berkisar 5 hingga 30 persen dari nilai penjualan, dinilai terlampau tinggi.

Kemudian ada pengajuan aturan baru yang menyebutkan; pihak yang keberatan dengan putusan KPPU, harus membayar 10 persen denda jika ingin mengajukan banding. Uang tersebut dititipkan ke KPPU.

“Kalau di banding dia tidak bersalah gimana? Aturan itu cocoknya untuk perpajakan,” ucap Lasminingsih.





Suara “Korban”
 
Ketua Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Krissantono sempat kecewa dengan putusan KPPU pada 2016. Hal itu disampaikan pula dalam sebuah seminar untuk eksaminasi akademik terkait putusan-putusan KPPU, setahun silam.

Pasalnya, KPPU pernah menetapkan bahwa ada dua belas perusahaan pemasok ayam diduga kartel - melanggar Pasal 11 UU Antimonopoli. Disebutkan, kedua belas perusahaan itu dengan sengaja mengatur pasokan ayam.

Sebagai bukti, perusahan-perusahaan itu menandatangani afkir 6 juta ekor parent stock. Mereka pun dikenakan denda Rp 25 miliar per perusahaan.
 
Padahal, menurut Kris, tandatangan itu adalah instruksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH).
 

Alhasil, kasus ini membuat saham perusahaan unggas anjlok, menurunkan daya saing, serta menciutkan peluang investasi dan ekspansi bisnis dari investor luar negeri.


Arahan tidak jelas dari KPPU membuat pengusaha menjadi takut untuk berkumpul karena khawatir dicurigai. Pelaku usaha khawatir, jika KPPU dikuatkan dalam revisi UU, pengusaha semakin sulit bergerak. Lantas menciptakan iklim ekonomi yang tidak kondusif.
 
“Kami adalah korban (kartel ayam). Kami pelaku usaha terus terang tidak paham soal monopoli, oligopoli, kartel. Karena yang menurut kami kayaknya wajar saja, ternyata tidak wajar. Tolong disosialisasikan,” imbuhnya.
 
Menurut Ine, kasus kartel ayam merupakan salah satu putusan KPPU dengan dampak terbesar. Usai kejadian itu, banyak perusahaan tutup, akibatnya lahan pekerjaan berkurang, supply berkurang, dan menimbulkan impor barang.
 
“Apa itu yang mau penguatan pangan? KPPU itu strategis banget dalam mensejahterakan masyarakat, harus dipikirkan juga dampak putusannya,” ujar Ine.
 
Kini, ukuran keberhasilan KPPU berpatok pada jumlah perkara. Obsesi menjadi KPK-nya perkara kartel, memburamkan fungsinya sebagai wasit dalam dunia usaha. Alhasil, citra antikartel itu sumir, karena penyelidikannya belum sepenuhnya berbasis disiplin ekonomi persaingan usaha.
 

(COK)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id