Angka partisipasi 8,8 persen berada di bawah tingkat inflasi Tunisia pada November lalu, 9,8 persen. Situasi ini menggarisbawahi tekanan ekonomi yang membuat banyak warga Tunisia kecewa dengan politik dan marah kepada para pemimpin mereka.
Koalisi oposisi utama mengatakan bahwa rendahnya jumlah pemilih dapat diartikan bahwa Kais Saied tidak memiliki legitimasi dan harus segera berhenti dari jabatannya.
Partai besar lainnya, Partai Konstitusi Bebas pimpinan Abir Moussi yang merupakan pendukung mantan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, juga meminta Saied untuk mundur.
"Kami menyerukan untuk mengumumkan kekosongan posisi presiden dan menyerukan pemilihan umum presiden lebih awal. Lebih dari 90 persen warga Tunisia menolak rencana Saied," kata Moussi, mengutip dari keterangan Malay Mail, Minggu, 18 Desember 2022.
"Mengapa saya harus mencoblos? Saya tidak yakin dengan pemilu ini," kata warga Tunisia bernama Abdl Hamid Naji. "Di pemilu sebelumnya, saya yang pertama datang. Tapi sekarang saya tidak tertarik," sambungnya.
Pemilu terbaru di Tunisia diadakan 12 tahun setelah penjual sayur bernama Mohamed Bouazizi membakar dirinya dalam aksi protes yang memicu peristiwa Arab Spring yang membawa demokrasi ke Tunisia.
Tetapi warisan demokrasi itu semakin diragukan oleh perubahan politik yang dilakukan Saied, sejak dirinya menutup parlemen pada Juli 2021 dan hanya berkuasa melalui dekrit.
Saied, mantan dosen hukum independen yang terpilih sebagai presiden pada 2019, menulis konstitusi baru tahun ini. Konstitusi tersebut melemahkan kekuasaan parlemen di bahwa sistem kepresidenan.
Baca: Referendum Berakhir, Tunisia Akan Berlakukan Konstitusi Baru
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
