Lebih lanjut meningkatkan ketegangan, kantor kejaksaan Tunisia mengumumkan pada Rabu bahwa pengadilan telah membuka penyelidikan atas tuduhan bahwa Ennahdha dan dua partai politik lainnya menerima dana ilegal menjelang pemilihan pada 2019.
“Badan keuangan peradilan membuka penyelidikan pada 14 Juli, dengan fokus pada pembiayaan asing dan penerimaan dana yang tidak diketahui asalnya," kata juru bicara kejaksaan Mohsen Dali, seperti dikutip AFP, Kamis 29 Juli.
Rakyat Tunisia dengan cemas menunggu kejelasan tentang langkah politik selanjutnya.
Saied, seorang akademisi hukum keras yang mengatakan dia bertekad untuk merevolusi sistem politik melalui undang-undang, mengatakan dia akan mengambil alih kekuasaan eksekutif "dengan bantuan" pemerintah yang kepala barunya akan dia tunjuk sendiri.
Nama-nama calon yang mungkin beredar Rabu setelah Saied bertemu dengan perwakilan organisasi nasional Senin malam.
"Presiden Saied akan sangat berhati-hati dalam memilih kepala pemerintahan masa depan, karena dia menginginkan orang yang dapat dipercaya dan setia yang akan mengadopsi kebijakan yang sama seperti dia," kata ilmuwan politik Slaheddine Jourchi.
Tunisia sering disebut-sebut sebagai satu-satunya kisah sukses dari ‘Arab Spring’.
Namun, satu dekade kemudian, banyak orang di negara berpenduduk 12 juta orang itu mengatakan bahwa mereka hanya melihat sedikit peningkatan dalam standar hidup. Rakyat semakin marah dengan kebuntuan politik yang berkepanjangan dengan pertikaian di antara para elit.
Pemerintah yang digulingkan juga dikritik karena penanganannya terhadap pandemi covid-19. Tunisia memiliki salah satu angka kematian resmi per kapita tertinggi di dunia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
