Ketetapan itu dilakukan oleh AS kurang dari seminggu sebelum Pilpres AS yang berlangsung pada 3 November.
Pembongkaran penyitaan oleh Kementerian Kehakiman, terjadi pada saat yang sama ketika Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri AS bersama-sama memberikan sanksi pada 11 entitas dan individu yang berbeda. Mereka diduga terlibat dalam pembelian dan penjualan bahan petrokimia Iran.
Tindakan terbaru terhadap Iran terjadi setelah pejabat intelijen AS awal bulan ini menuduh bahwa peretas Iran berusaha mengancam beberapa Pemilu AS. Peretasan dilakukan dengan mengirimi e-mail palsu yang dibuat seolah-olah berasal dari kelompok Proud Boys yang pro-Trump.
Michael Sherwin, penjabat Pengacara AS untuk District of Columbia, mengatakan pada Kamis bahwa pengungkapan ketetapan Kementerian Kehakiman adalah “tidak berkaitan dari politik."
"Tindakan ini dimulai musim panas lalu. Dan ini adalah situasi organik yang berubah-ubah," kata Sherwin, seperti dikutip dari Arab News, Jumat 30 Oktober 2020.
Kasus-kasus sipil penyitaan Kementerian Kehakiman melibatkan skema yang diduga oleh Garda Pengawal Revolusi Iran (IRGC) untuk secara diam-diam mengirimkan senjata ke Yaman dan bahan bakar ke Venezuela.
Asisten Jaksa Agung untuk Divisi Keamanan Nasional John Demers mengatakan pada Kamis bahwa pemerintah AS telah menjual dan mengirimkan 1,1 juta barel bahan bakar Iran yang telah ditujukan ke Venezuela. Minyak itu telah disita awal tahun ini.
Menurut pengaduan tersebut, bahan bakar tersebut berasal dari perusahaan yang terkait dengan IRGC, dan pengirim mengambil langkah untuk menutupi kepemilikan. Dua kapal yang membawa bahan bakar, Euroforce berbendera Liberia dan Maersk Progress berbendera Singapura dan berupaya untuk keluar dan bergeser arah beberapa kali selama beberapa minggu terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
