Koalisi yang dipimpin Perdana Menteri Naftali Bennett perlu meloloskan anggaran pada 14 November untuk menghindari pemilihan pemimpin yang kelima kalinya dalam tiga tahun.
Koalisi mengandalkan dukungan dari sayap kanan, sentris, kiri dan Islamis, dan mengontrol hanya 61 dari 120 kursi di parlemen Israel, Knesset. Namun tidak ada pembelotan saat hampir 36 jam pemungutan suara anggaran terjadi.
Sekitar 600 suara parlemen yang terpisah diperlukan untuk meloloskan anggaran 2021 yang memperkirakan pengeluaran sebesar USD194 miliar (setara Rp2.789,7 triliun).
"Malam ini kami membuat Israel kembali ke jalurnya," kata Bennett, dilansir dari AFP.
Bennett mengatakan, setelah bertahun-tahun negaranya dalam kekacauan, akhirnya mereka kembali membentuk pemerintahan yang kokoh.
"Kami telah menaklukkan (covid-19) Delta, dan sekarang kami mengeluarkan anggaran untuk Israel," lanjutnya.
Persetujuan RUU pengeluaran 2022 sangat penting untuk koalisi empat tahun karena itu menstabilkan aliansi hingga periode ketika Bennett akan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Menteri Luar Negeri Yair Lapid yang berhaluan tengah pada 2023.
Saran bahwa pemerintah mungkin jatuh sebelum Lapid mengambil alih kekuasaan di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan bisa meresahkan sayap kiri koalisi
Kegagalan tiga tahun Israel untuk meloloskan anggaran adalah gejala kemacetan politik yang melanda negara di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu dari Desember 2018 hingga ketika pemerintah Bennett dilantik.
Di tengah proses pemungutan suara yang melelahkan, pemimpin oposisi sekarang, Netanyahu dinilai melemah. Ia mengecam koalisi sebagai pemerintah pembohong.
"Kita harus menjatuhkan pemerintah yang tidak bertanggung jawab ini," katanya kepada anggota parlemen saat pemungutan suara dimulai Rabu lalu.
Pengamat politik Universitas Ibrani Yonatan Freeman mengatakan pengeluaran anggaran akan melemahkan cengkraman Netanyahu di Partai Likud. Ia menambahkan, Netanyahu kemungkinan akan menghadapi peningkatan seruan untuk mengklarifikasi rencananya untuk masa depan politiknya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
