Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh menuturkan negaranya akan melanjutkan perubahan untuk kekuatan inspeksi yang diterima pengawas PBB berdasarkan kesepakatan nuklir pada 21 Februari.
"Tapi, bukan berarti mengakhiri semua inspeksi oleh pengawas nuklir PBB," ucapnya.
Laman Russia Today, Senin, 15 Februari 2021 melaporkan Kementerian Luar Negeri Iran hanya melihat langkah tersebut sebagai pengurangan lebih lanjut dalam kewajiban mereka untuk mencerminkan penolakan negara lain menghormati perjanjian tersebut.
Pada 21 Februari, perubahan berkekuatan hukum itu akan menyangkal kekuatan pengawas nuklir PBB untuk memeriksa situs nuklir sesuka hati. Ini akan mengurangi kemampuan pengawas nuklir PBB untuk hanya mengunjungi lokasi yang dinyatakan pemerintah Iran sebagai 'situs nuklir'.
Mantan Presiden Donald Trump menarik AS dari kesepakatan Iran pada 2018. Ia mengklaim bahwa kesepakatan tersebut gagal mencapai tujuan yang diinginkan dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Sebagai tanggapan, Iran membatalkan komitmen nuklirnya, tidak lagi mengamati batasan pengayaan uranium, jumlah persediaan yang dapat dimilikinya, dan tingkat penelitian dan pengembangan yang dapat dilakukan. Pada awal 2021, negara Timur Tengah itu sekali lagi mulai memperkaya uranium hingga kemurnian 20 persen, jauh di bawah tingkat kemurnian 90 persen yang diperlukan agar uranium dapat digunakan untuk senjata dan dapat digunakan dalam bom nuklir.
Iran telah berjanji untuk menghentikan pengayaan uranium pada level saat ini jika AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir. Presiden AS yang baru, Joe Biden menyatakan bermaksud untuk kembali ke kesepakatan tersebut, namun belum jelas.
Sementara pemerintahan Biden belum mengambil langkah untuk menghidupkan kembali kesepakatan tersebut, presiden telah menyatakan bahwa sanksi tidak akan dicabut sampai Iran kembali ke meja perundingan.
Baca juga: Biden Tegaskan AS Tidak Akan Cabut Sanksi Iran
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
