Meski menyambut baik kedatangan Pompeo, Perdana Menteri Abdullah Hamdok mengatakan bahwa pemerintahan transisi Sudan saat ini tidak memiliki mandat untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
"Fase transisi di Sudan dipimpin koalisi besar dengan satu agenda spesifik: menyelesaikan proses transisi dan mencapai perdamaian serta stabilitas di dalam negeri menuju pemilihan umum yang bebas dan adil," sebut PM Hamdok, dikutip dari laman New Europe, Rabu 26 Agustus 2020.
"Pemerintahan transisi tidak memiliki mandat untuk memutuskan normalisasi dengan Israel. Isu ini baru bisa diputuskan setelah tugas-tugas pemerintahan transisi selesai," sambungnya.
Setelah terjadinya pemberontakan berujung tergulingnya pemimpin otoriter Omar al-Bashir pada 2019, Sudan kini dipimpin pemerintah transisi yang terdiri dari elemen militer dan sipil. Pemilu yang sedang diupayakan pemerintahan transisi Sudan diproyeksikan berlangsung pada 2022.
Kunjungan Pompeo terjadi kurang dari dua pekan usai Uni Emirat Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Pengumuman normalisasi disampaikan Presiden AS Donald Trump.
Mengenai kunjungan terbaru Pompeo, Kemenlu AS mengatakan bahwa sang menteri dan PM Hamdok mendiskusikan "berbagai perkembangan positif dalam hubungan Sudan-Israel."
Selain Sudan, beberapa negara seperti Maroko, Oman, dan Bahrain juga dikabarkan akan menormalisasi hubungan dengan Israel. PM Maroko Saad-Eddine El Othmani membantah kabar tersebut.
"Kami menolak segala bentuk normalisasi dengan entitas Zionis karena hanya akan memperdalam pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat Palestina," kata El Othmani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
