Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. Foto: Anadolu
Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh. Foto: Anadolu

PM Palestina Minta Kabinet Putuskan Hubungan dengan AS dan Israel

Internasional palestina israel
Fajar Nugraha • 21 Mei 2020 13:11
Ramallah: Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mendesak kabinet untuk mengimplementasikan keputusan tentang pemutusan hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel. Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan mengakhiri semua kesepakatan dengan AS dan Israel.
 
Baca: Palestina Berencana Akhiri Semua Kesepakatan dengan Israel dan AS.
 
“Semua kementerian harus segera mengambil langkah-langkah aktual dan langkah-langkah mendesak terkait keputusan Presiden Abbas,” ujar Shtayyeh, pada pertemuan kabinet luar biasa, seperti dikutip dari WAFA, Kamis, 21 Mei 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Komunitas internasional harus turut memenuhi tanggungjawabnya untuk memberikan perlindungan internasional kepada rakyat Palestina,” imbuh Shtayyeh.
 
Pada Selasa 19 Mei, Abbas mengatakan, Palestina mengakhiri semua perjanjian dan kesepahaman yang ditandatangani dengan Israel dan AS, termasuk tentang keamanan. “Pemerintah AS bertanggung jawab atas pendudukan rakyat Palestina dan menjadi mitra utama dalam tindakan serta keputusan Israel dalam memotong hak-hak Palestina,” ucap Presiden Abbas.
 
Israel diperkirakan akan mencaplok bagian-bagian Tepi Barat pada 1 Juli. Hal ini disepakati antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, pemimpin Partai Biru dan Putih. Gantz akan bergantian menjadi PM Israel setelah keduanya sepakat membentuk pemerintahan.
 
Para pejabat Palestina telah mengancam untuk menghapuskan perjanjian bilateral dengan Israel jika hal itu dilanjutkan dengan aneksasi, yang akan merusak solusi dua negara.
 
Rencana tersebut datang sebagai bagian dari apa yang disebut ‘Kesepakatan Abad Ini’ Presiden AS Donald Trump yang diumumkan pada 28 Januari. Kesepakatan itu yang menyebut Yerusalem sebagai ‘Ibu Kota Israel yang tidak terbagi’ dan mengakui kedaulatan Israel atas sebagian besar Tepi Barat.
 
Rencana tersebut menyerukan pembentukan negara Palestina dalam bentuk kepulauan yang dihubungkan oleh jembatan dan terowongan.
 
Para pejabat Palestina mengatakan bahwa di bawah rencana AS, Israel akan mencaplok 30 hingga 40 persen dari Tepi Barat, termasuk semua Yerusalem Timur.
 
Rencana tersebut telah menuai kecaman luas dari dunia Arab dan ditolak oleh Organisasi Kerja sama Islam (OKI), yang mendesak "semua negara anggota untuk tidak terlibat dengan rencana ini atau untuk bekerja sama dengan pemerintah AS dalam mengimplementasikannya dalam bentuk apa pun”.
 

(FJR)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif