Rencana tersebut disampaikan kepada media The Times of Israel. Lewat rencana itu, Netanyahu membayangkan pelantikan 'pejabat lokal' yang tidak memiliki hubungan dengan negara atau entitas yang mendukung 'terorisme'.
"Militer Israel akan mempertahankan kebebasan tanpa batas untuk beroperasi di seluruh Jalur Gaza, sebuah kehadiran yang digambarkan sebagai prinsip jangka menengah," lapor surat kabar tersebut, dikutip oleh Al Jazeera, Jumat, 23 Februari 2024.
Israel, kata media tersebut, uga akan melanjutkan rencananya untuk membangun “zona penyangga” di sisi Palestina di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel. "Yang akan tetap berlaku selama masih ada kebutuhan keamanan," lanjut Times of Israel.
Rencana Netanyahu juga menggambarkan 'demiliterisasi menyeluruh' di Gaza. "Yang akan melebih kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum," sambung mereka.
Rencana tersebut tidak menyebutkan keterlibatan Otoritas Palestina, yang memang sebelumnya Netanyahu katakan tidak akan menjadi bagian dari masa depan Gaza pascaperang.
Pada Januari lalu, Netanyahu menegaskan kembali penolakan terhadap pembentukan negara Palestina setelah perang Gaza usai. Ia berjanji untuk terus melanjutkan serangan sampai Israel menyadari “kemenangan yang menentukan atas Hamas”.
Saat ini, perang Israel dengan Hamas sudah menelan korban lebih dari 29 ribu jiwa. Lebih dari 70 persen diantaranya anak-anak dan perempuan.
Rencana Israel untuk terus berkuasa di Gaza ditentang sekutunya, Amerika Serikat (AS) dan Inggris. AS dengan tegas menginginkan Otoritas Palestina yang berada di bawah Fatah, untuk berkuasa atas Gaza.
Namun, rencana itu ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu. Hal ini mengisyaratkan retaknya hubungan dua negara tersebut.
Baca juga: PM Israel Tetap Tolak Pengakuan Internasional Terhadap Negara Palestina
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
