Akhir Mei lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa aneksasi sebagian wilayah Tepi Barat -- termasuk Jordan Valley -- dijadwalkan dimulai pada 1 Juli mendatang.
"Yerusalem akan tetap menjadi kota Palestina, Arab, dan Islam serta ibu kota abadi negara Palestina. Semua kekuatan di planet ini tidak dapat mengubah identitas, alamat, maupun sejarahnya," ujar Kantor Urusan Yerusalem Hamas.
"Pendudukan serta rencana-rencana (Israel) terhadap Yerusalem dan Palestina akan berakhir gagal," sambungnya, dilansir dari laman Sputnik, Senin 8 Juni 2020.
Hamas juga mengecam keras "Perjanjian Abad Ini" yang merupakan rencana perdamaian Palestina-Israel versi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Selain itu, Hamas juga mendorong Otoritas Palestina (PA) untuk menarik diri dari Perjanjian Oslo yang ditandatangani di tahun 1990-an. Perjanjian itu bertujuan menyelesaikan konflik Palestina-Israel dengan tetap berpedoman pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338.
Sementara itu, Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) berencana menggelar pertemuan virtual di level menteri luar negeri pada Rabu 10 Juni mendatang. Pertemuan akan membahas rencana Israel yang hendak mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat.
Pertemuan akan dipimpin Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud. Peserta pertemuan meliputi menlu negara-negara anggota, anggota Komite Eksekutif, dan juga Sekjen OKI Dr Yousef A. Al-Othaimmen.
Sejumlah negara Eropa dan Arab -- bersama-sama Perserikatan Bangsa-Bangsa -- telah mendesak Israel untuk tidak menganeksasi sebagian wilayah di Tepi Barat. Selain dinilai ilegal, pencaplokan juga hampir dapat dipastikan akan meningkatkan ketegangan antara Palestina dan Israel.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
