Aturan masuk baru ke Tepi Barat dikhawatirkan bisa picu ketegangan baru Israel dan Palestina. Foto: AFP
Aturan masuk baru ke Tepi Barat dikhawatirkan bisa picu ketegangan baru Israel dan Palestina. Foto: AFP

Israel Terapkan Kebijakan Baru Masuk ke Tepi Barat, Warga Palestina Berang

Internasional Palestina israel palestina Israel
Medcom • 28 April 2022 15:22
Yerusalem: Berbagai pihak di Palestina menentang kebijakan baru Israel terkait kedatangan dan tinggalnya masyarakat asing ke Tepi Barat. Ahli hukum hingga organisasi hak digital mengatakan, langkah ini semakin mempersulit peraturan yang sudah rumit.
 
Terdiri dari 97 halaman, Pedoman Masuk dan Tinggal Orang Asing di Wilayah Yudea dan Samaria menggantikan dokumen empat halaman yang sebelumnya berlaku. Yudea dan Samaria adalah istilah pemerintah Israel untuk menyebut Tepi Barat.
 
Kebijakan tersebut berisi peraturan yang lebih ketat. Para ahli hukum mengatakan, ini upaya untuk membatasi dan melacak perjalanan warga negara asing ke wilayah Palestina yang direbut. Israel pun disebut ingin mengontrol perkembangan populasi Palestina serta menyimpan data terhadap klaim warga Palestina dengan kewarganegaraan asing.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Serangkaian peraturan baru, yang mulai berlaku 22 Mei, dirilis bulan Februari namun saat itu tidak menarik perhatian masyarakat. 
 
Regulasi ini memandang Tepi Barat sebagai bagian dari Palestina dengan penyebutan “Yudea dan Samaria” atau “Area”. Di dalamnya, terdapat juga ketetapan masuk ke Israel untuk “transit” ke Tepi Barat.
 
Kunjungan tertulis ataupun tidak tertulis pun menjadi rumit. Ini termasuk untuk keperluan bisnis, bertemu dan tinggal dengan keluarga, kerja atau menjadi sukarelawan di Tepi Barat, sampai mengajar atau belajar di institusi akademik Palestina.
 
Warga Palestina yang memiliki paspor asing harus memberikan sejumlah informasi untuk mengajukan visa, seperti nama dan nomor identifikasi keluarga langsung, atau orang lain yang akan tinggal bersamanya atau akan dikunjungi.
 
“Masyarakat Palestina yang berada di luar sistem identifikasi tidak manusiawi sekarang harus melaporkan kerabat langsung, orang yang akan tinggal bersamanya, atau orang yang akan dikunjungi ke pihak berwenang Israel,” kata Marwa Fatafta, pakar hak digital dan analis kebijakan Al Shabaka, dikutip dari Al Jazeera, Kamis, 28 April 2022. 
 
“Jadi walau Anda tinggal di luar negeri, Israel tetap ingin mengetahui jaringan dan lingkaran sosial Anda,” ungkap Fatafta.
 
Para pakar digital menyebut informasi pribadi pendatang dan orang-orang di sekitarnya kemungkinan digunakan untuk pengawasan dan pengumpulan data Israel.
 
“Ini praktik pengawasan. Dengan kebijakan baru, otoritas Israel ingin memetakan lingkaran sosial dan properti warga Palestina yang tinggal di luar negeri dan  memiliki paspor asing,” tuturnya.
 
“Seluruh sistem identifikasi dibuat untuk mengendalikan dua aspek paling penting dari Palestina: rakyat dan tanah. Sekarang, itu juga akan berlaku untuk warga Palestina yang memiliki hubungan dengan Tepi Barat,” katanya.
 
Rakyat Palestina dengan paspor asing wajib menyatakan jika memiliki properti atau akan menerima warisan properti di Tepi Barat. Tidak disampaikan alasan mengapa informasi ini diperlukan.
 
Kebijakan yang berlaku memiliki perbedaan antara pendatang yang hendak mengunjungi orang Palestina di Tepi Barat dan yang hendak mengunjungi pemukim Israel. Pendatang yang harus meminta perizinan sebelum berkunjung dan memberikan informasi di atas hanya mereka yang akan mengunjungi orang Palestina.
 
Pihak berwenang Israel mengatakan pembatasan perjalanan ke Tepi Barat diperlukan untuk alasan keamanan.
 
Kebijakan ini berpengaruh pada penyelenggaraan pendidikan tinggi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Mereka yang ingin ke sana untuk bekerja atau belajar dikenakan kuota dan pembatasan lainnya.
 
Hanya 150 mahasiswa asing yang diperbolehkan belajar di perguruan tinggi Palestina pada wilayah tersebut.
 
Sementara, dosen dengan gelar pascasarjana diizinkan untuk mengajar di institusi pendidikan Palestina hanya untuk satu semester per tahun akademik dan dilarang mengajukan aktivitas mengajar lagi selama sembilan bulan. Jika dosen tersebut bergelar doktor dan otoritas Israel menganggap mereka sebagai dosen yang “terkemuka”, mereka dapat tinggal lebih lama. Namun, diterapkan kuota 100 dosen terkemuka asing.
 
Peraturan ini tidak berlaku bagi institusi pendidikan Israel. (Kaylina Ivani)
 
(FJR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif