“Dewan Keamanan saat ini sedang sibuk membahas pengakuan negara ‘Palestina-Nazi’ daripada menunjuk Hamas sebagai organisasi teror. Ini akan menjadi ganjaran paling keji dari kejahatan paling keji,” kata Erdan, seperti dikutip AFP, Selasa 9 April 2024.
Perang Gaza dipicu oleh serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian 1.170 orang, sebagian besar warga sipil, menurut data Israel.
| Baca: Permohonan Palestina untuk Jadi Anggota Penuh PBB Diputuskan Bulan Ini. |
Adapun serangan balasan Israel telah menewaskan sedikitnya 33.207 orang di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.
“Dewan Keamanan sedang mempertimbangkan untuk memberikan status keanggotaan penuh di PBB kepada pelaku dan pendukung 7 Oktober,” kata Erdan.
Palestina, yang berstatus pengamat di badan dunia tersebut sejak tahun 2012, telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang berarti pengakuan terhadap negara Palestina.
“Hari ini adalah momen bersejarah,” utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada wartawan Senin ketika para anggota Dewan Keamanan, melalui komite ad hoc mengenai keanggotaan baru, memulai proses peninjauan setelah Palestina pekan lalu meluncurkan kembali pencalonan resmi mereka pada tahun 2011.
“Yang kami minta hanyalah mengambil tempat yang selayaknya kami di tengah komunitas bangsa-bangsa, diperlakukan setara. Setara dengan bangsa dan negara lain, untuk hidup dalam kebebasan dan martabat, dalam perdamaian dan keamanan, di tanah leluhur kami,” Mansour ungkapnya di Majelis Umum PBB.
Fakta bahwa diskusi ini diadakan sudah merupakan kemenangan bagi teror genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina di Gaza.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selama beberapa dekade telah menolak pembentukan negara Palestina dan memimpin pemerintahan sayap kanan dengan anggota yang memusuhi Otoritas Palestina, yang memegang otonomi terbatas di beberapa bagian Tepi Barat, tetapi tidak di Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.
DK PBB mengatakan pada Senin bahwa mereka akan memutuskan pada bulan ini mengenai upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Namun kampanye jangka panjang tersebut kemungkinan besar tidak akan bertahan dari perlawanan AS.
Ketika perang Gaza memasuki bulan ketujuh, langkah dewan tersebut digambarkan sebagai tindakan “bersejarah” oleh Palestina, namun dikecam dengan marah oleh Israel.
Duta Besar Malta Vanessa Frazier, yang menjabat sebagai presiden bergilir dewan tersebut, mengatakan bahwa "dewan telah memutuskan bahwa pembahasan ini harus dilakukan pada April."
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan –,di mana sekutu Israel, Amerika Serikat, memiliki hak veto,– dan kemudian disetujui oleh Majelis Umum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
