Klaim dalam laporan Bloomberg pada Rabu 1 Mei muncul ketika para pejabat AS menyarankan pembicaraan sedang dilakukan untuk mencapai kesepakatan normalisasi Arab Saudi-Israel.
Menurut laporan tersebut, dengan mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, penahanan tersebut termasuk seorang eksekutif yang bekerja untuk sebuah perusahaan yang terlibat dalam Visi 2030, proyek ekonomi utama yang dipelopori oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.
“Sumber yang mengetahui masalah tersebut mengatakan bahwa orang tersebut ditangkap karena mengungkapkan pandangan yang ‘menghasut’ mengenai konflik Israel-Gaza saat ini,” sebut laporan Middle East Eye (MEE), Jumat 3 Mei 2024.
Tahanan kedua adalah tokoh media yang menurut laporan Bloomberg mengatakan bahwa “Israel tidak boleh dimaafkan”, dan yang lainnya adalah seseorang yang menyerukan boikot terhadap restoran cepat saji AS di kerajaan tersebut.
MEE telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk memberikan komentar tetapi belum menerima tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Pada tahun 2020 dan 2021, Israel mencapai perjanjian normalisasi yang ditengahi AS dengan UEA, Bahrain, Sudan, dan Maroko.
Sejak saat itu, terdapat spekulasi yang terus-menerus mengenai kesepakatan serupa dengan Arab Saudi, sekutu utama AS.
Pada Januari, Pangeran Khalid bin Bandar, Duta Besar Arab Saudi di London, mengatakan bahwa kesepakatan normalisasi sudah “hampir” tetapi kerajaan tersebut menghentikan pembicaraan yang ditengahi AS setelah serangan mematikan terhadap Israel pada 7 Oktober oleh pejuang pimpinan Hamas.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan pada bulan Februari bahwa normalisasi tidak akan terjadi tanpa gencatan senjata dan kemajuan menuju negara Palestina.
Namun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pekan ini bahwa Washington dan Riyadh telah terlibat dalam diplomasi intensif selama sebulan terakhir untuk mencapai kesepakatan normalisasi.
“Pekerjaan yang telah dilakukan bersama oleh Arab Saudi dan Amerika Serikat dalam hal perjanjian kita sendiri, menurut saya, berpotensi hampir selesai,” kata Blinken pada Minggu 28 April 2024.
Tindakan keras terhadap kebebasan berpendapat, khususnya penahanan orang karena postingan media sosial, telah menjadi praktik umum sejak Bin Salman menjadi putra mahkota pada tahun 2017.
Kerajaan Arab Saudi tidak mengungkapkan jumlah orang yang ditahan, dan tidak mengadili mereka di pengadilan biasa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
