Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (Kemenlu RI)

Belum Mengakui Pemerintah Taliban, Indonesia Tekankan Pentingnya Hak Perempuan

Willy Haryono • 20 Februari 2024 07:20

Doha: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri undangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres untuk membahas perkembangan di Afghanistan, negara yang dikuasai kelompok Taliban sejak 2021. Sejak saat itu hingga kini, Indonesia belum mengakui Taliban sebagai pemerintah resmi di Afghanistan.

Dalam pertemuan di Doha, Qatar, perwakilan sejumlah negara melihat laporan Sekjen PBB mengenai Afghanistan, yang merupakan bagian dari Resolusi DK PBB pada Maret 2023.

Menlu Retno mengatakan bahwa secara garis besar, laporan tersebut menyampaikan situasi Afghanistan saat ini, prioritas kunci yang dapat dilakukan, dan rekomendasi termasuk bagaimana melakukan engagement, serta bagaimana cara membantu rakyat Afghanistan.

"Indonesia menyambut baik Laporan Sekjen PBB mengenai situasi Afghanistan. Indonesia juga mencatat laporan mengenai situasi hak-hak perempuan Afghanistan yang disiapkan oleh UN Women, IOM dan juga UNAMA. Indonesia juga mencatat respons yang diberikan oleh Taliban atau De Facto Authority (DFA) terhadap dua laporan tersebut," ucap Menlu Retno dalam keterangan dari Doha, Selasa, 20 Februari 2024.

Setelah melihat laporan itu, Menlu Retno mengatakan bahwa ada jurang (gap) perbedaan yang cukup besar antara harapan masyarakat internasional serta para pemangku kepentingan dengan apa yang dilakukan Taliban di Afghanistan saat ini.

Dengan demikian, lanjut Menlu Retno, tantangan utamanya adalah bagaimana menjembatani gap tersebut. "Mengenai engagement, Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan," ujar Menlu Retno.

Selain itu, Indonesia juga merujuk laporan UN Women yang mengatakan bahwa sejak berkuasa pada Agustus 2021, Taliban telah mengeluarkan 50 dekrit yang mengikis hak-hak perempuan. Sejauh ini, dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan.

Pemerintah Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, tegas Menlu Retno, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Selama ini, Indonesia telah melakukan berbagai hal untuk membantu perempuan di Afghanistan, antara lain:

Pemberian beasiswa kepada perempuan Afhanistan. Inisiatif ini telah didukung oleh beberapa negara, antara lain Jepang, Norwgia, Belanda, UK, dan Kanada.
Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan.
Indonesia juga memberikan capacity building mengenai financial literacy.
Dan saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan untuk membahas pengembangan kurikulum madrasah.