Langkap penggabungan itu menyusul sikap pemerintahan Trump yang telah banyak dikritik oleh masyarakat internasional karena meningkatkan risiko eskalasi dalam konflik Israel-Palestina. Pembukan konsulat di Yerusalem memungkinkan AS untuk mengorganisir hubungan dengan Palestina.
“Kementerian Luar Negeri Israel telah meminta Gedung Putih untuk menunda rencana pembukaan kembali konsulat AS di Yerusalem,” Axios melaporkan, mengutip pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, seperti dikutip Sputnik, Kamis 1 Juli 2021.
Tel Aviv dilaporkan dimotivasi oleh kebutuhan untuk menghindari menciptakan masalah baru bagi pemerintahan baru. Seperti diketahui pemerintah baru turut mencakup yang diciptakan oleh oposisi luas yang mencakup partai-partai kanan, kiri, tengah dan Arab.
Aliansi yang tidak mungkin berhasil mengamankan mayoritas tipis di Knesset dan berhasil membentuk pemerintahan yang menggulingkan veteran politik Benjamin Netanyahu. Namun, mantan perdana menteri dan beberapa analis politik memperkirakan bahwa koalisi tidak akan bertahan lama dan akan terkoyak oleh perbedaan politik pada tanda pertama masalah.
Dilihat dari laporan Axios, skenario inilah yang coba dicegah oleh Kabinet Naftali Bennet. Terakhir kali AS membuka gedung diplomatiknya di Yerusalem, sebuah kota yang diperebutkan oleh Palestina dan Israel sebagai ibu kota mereka, hal itu memicu bentrokan selama setahun di perbatasan Gaza.
Pemerintah Bennett sedang berusaha untuk menghindari ketegangan baru dengan Palestina setelah lebih dari sebulan gencatan senjata dengan Hamas yang berbasis di Gaza yang meluncurkan ribuan roket ke Tel Aviv dan kota-kota Israel lainnya pada bulan Mei.
Menurut Axios, Tel Aviv percaya bahwa pemerintahan Biden akan mengindahkan seruannya untuk menunda pembukaan konsulat, hingga setidaknya setelah musim panas. Peninjauan langkah tersebut dilaporkan akan dilakukan pada September.
Mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga melobi untuk penundaan pembukaan konsulat di Yerusalem, setelah sebelumnya digabung dengan kedutaan Amerika yang baru pada 2019. Netanyahu menuduh pemerintah koalisi Naftali Bennet terlalu lemah untuk meyakinkan AS untuk menunda pembukaan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
